LAPORAN AKHIR PROGRAM PENELITIAN PENERAPAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan sertifikat fidusia yang berkekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan sendiri oleh kreditur penerima jaminan fidusia melainkan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur penerima jaminan fidusia dengan debitur pemberi jaminan fidusia atau berdasarkan upaya hukum yang dilakukan ke pengadilan untuk menentukan telah terjadinya wanprestasi pada perjanjian fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang dilakukan dengan menggunakan data primer berupa studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis menggunakan data kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kendaraan bermotor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus sampai dengan bulan Desember tahun 2020 hanya terdapat 2 (dua) permohonan yang salah satunya adalah permohonan eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak. Guna mengantisipasi potensi kenaikan jumlah pendaftaran permohonan eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jurusita pengadilan.

1.  UEU-Research-18849-16_0735.pdf - 1103 KB

• TINJAUAN HUKUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 86 PK/Pdt/2006)
• AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA