ANALISA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN ISLAM BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA JUNCTO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

Pada perkembangan ekonomi dunia, di beberapa Negara mulai tampak akan kebutuhan masyarakat atas perangkat hukum Islam untuk berkontribusi sebagai hukum yang mengatur suatu perjanjian (pembuatan dokumen keuangan Islam) hingga menjadi landasan hukum dalam penyelesaian suatu sengketa ekonomi Islam. Di sisi lain reformasi hukum di bidang hukum acara ekonomi Islam nampaknya memang harus dilakukan dalam rangka menyumbangkan aturan hukum dalam beberapa hal dengan maksud untuk memperbaikinya. Pada tanggal 22 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menadatangani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, menimbulkan pertanyaan baru yaitu mengenai sistem penyelesaian sengketa perjanjian Islam dan pelaksanannya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa tata cara penyelesaian sengketa perjanjian islam dan mengetahui pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa ekonomi islam merupakan kewenangan baru Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan hukum acara yang digunakan Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016. Kesimpulan dari penelitian hukum ini menunjukkan penyelesaian sengketa perjanjian islam melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi menggunakan 2 (dua) cara yaitu cara sederhana dan cara biasa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan belum sepenuhnya diterapkan

1.  UEU-Master-19663-COVER.Image.Marked.pdf - 211 KB
2.  UEU-Master-19663-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 363 KB
3.  UEU-Master-19663-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 356 KB
4.  UEU-Master-19663-HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.Image.Marked.pdf - 299 KB
5.  UEU-Master-19663-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 233 KB
6.  UEU-Master-19663-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 306 KB
7.  UEU-Master-19663-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 126 KB
8.  UEU-Master-19663-UEU-Master-19663-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 241 KB

• LAHIRNYA PERIKATAN PADA JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA SITUS WWW.YESASIA.COM)
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• LAHIRNYA PERIKATAN PADA JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA SITUS WWW.YESASIA.COM)
• PERWALIAN HAK-HAK ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
• KEABSAHAN HUKUM PERKAWINAN MELALUI TEKHNOLOGI TEKECONFRENCE DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENETAPAN NO. 27/PDT.P/2014/PN.WSB.)
• DASAR HUKUM INDONESIA DAN ISLAM
• PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DALAM KAJIAN MASLAHAH DHARURIYAH