ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 002/PUU-I/2003)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, dan lain-lain. Energi sumber daya alam Minyak dan Gas, sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Hal demikian sangat berarti untuk pertumbuhan ekonomi nasional, karena keterkaitannya dengan penerimaan negara, ekspor Minyak dan Gas serta seluruh neraca pembayarannya. Minyak dan Gas di Indonesia merentangkan sejarah yang sangat panjang, sejak pengelola swasta, hingga ditangani dan dikelola oleh Pemerintah melalui Pertamina dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas. Meskipun memiliki kekayaan alam sangat lengkap dan banyak, pemerintah Indonesia dinilai belum optimal dalam menggunakannya untuk kepentingan nasional dan rakyatnya sendiri. Sebagian besar kekayaan Minyak dan Gas dikuasai oleh perusahaan asing. Lebih dari 85% produksi minyak mentah Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Selanjutnya pemerintah Indonesia membeli minyak dari perusahaan asing pada tingkat harga pasar. Terlebih lagi pemerintah Indonesia harus mengeluarkan cost recovery untuk menggantikan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaanperusahaan asing selama melakukan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas. Jika memperhatikan perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam satu dekade terakhir, penerimaan sumber daya alam relatif menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan pada skripsi ini diantaranya sebagai berikut : Bagaimana UUD RI Tahun 1945 mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi? Bagaimana perbedaan pengaturan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi? Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengambil atau mengumpulkan data dengan berbagai macam referensi yang terdapat dalam kepustakaan baik melalui buku-buku bacaan, Peraturan Perundang-undangan, bahan-bahan dari website di internet, artikel-artikel dan sumber referensi lainnya yang ada hubungan dengan materi skripsi ini. Berdasarkan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan seluruh kekayaan alam nasional, seperti sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi dikuasai secara mutlak oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perbedaan pengaturan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu substansi pengaturan pada UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945, yang juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003. Berbeda dengan pada saat diberlakukannya UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang dinilai sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD RI Tahun 1945.

1.  UEU-Undergraduate-197-COVER.pdf - 27 KB
2.  UEU-Undergraduate-197-pengesahan.pdf - 35 KB
3.  UEU-Undergraduate-197-PERSETUJUAN.pdf - 31 KB
4.  UEU-Undergraduate-197-PERNYATAAN.pdf - 33 KB
5.  UEU-Undergraduate-197-KATAPENGANTAR.pdf - 24 KB
6.  UEU-Undergraduate-197-DAFTAR ISI.pdf - 23 KB
7.  UEU-Undergraduate-197-ABSTRAK.pdf - 26 KB
8.  UEU-Undergraduate-197-LAMPIRAN.pdf - 510 KB
9.  UEU-Undergraduate-197-DAFTARPUSTAKA.pdf - 38 KB
10.  UEU-Undergraduate-197-BABI.pdf - 96 KB

• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)