ANALISA ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.22/PAILIT/2003/PN.NIAGA/JKT-PST/ DALAM PERKARA PT HANIF DINAMIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Hukum kepailitan Indonesia , yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. (yang pada akhir tahun 2004 sampai dengan sekarang telah diperbaharui dan diubah menjadi Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan). Perkara kepailitan di Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 2004, yang masih diatur dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan seringkali menimbulkan banyak kontroversi/perbedaan pendapat di dalam pelaksanaanya maupun setelah mendapat putusan pengadilan. (baik dalam putusan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung, maupun dalam kalangan ahli hukum). Hal ini terjadi oleh karena masih terdapatnya banyak kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tersebut, dimana salah satu kelemahannya adalah tentang ketidakjelasan akan makna utang dan pengertian jatuh tempo. Padahal, hal ini merupakan pengertian dasar yang harus diketahui dalam menangani perkara kepailitan agar terciptanya suatu kepastian hukum. (Dalam Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang No 37 Tahun 2004 diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1998).

• ANALISA ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.22/PAILIT/2003/PN.NIAGA/JKT-PST/ DALAM PERKARA PT HANIF DINAMIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN