PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF NASIONAL

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Perbankan memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Pengembangan produk perbankan syariah seringkali terjebak diantara peraturan syariah dan hukum positif. Hukum positif nasional menyebutkan bank syariah dapat berdampingan dengan bank konvensional, serta menyatakan secara terperinci mengenai prinsip produk perbankan syariah. Berdasarkan konsep tersebut, apakah bank syariah dapat menunjukan ciri khas produknya dari yang dimiliki bank konvensional, apakah terlihat adanya perbedaan antara produk bank syariah terhadap bank konvensional dalam kaitannya dengan hukum positif nasional, serta bagaimanakah penerapan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Penyempurnaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hal tersebut merupakan pembahasan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis . Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yuridis merupakan satu diantara faktor yang menghambat laju pertumbuhan perbankan syariah. Peluang beroperasinya bank yang berasaskan syariah masih mempunyai hambatan yang terselubung, itu sebabnya masyarakat secara selektif dan kreatif memilih bank yang berada di Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan saat ini bersifat komprehensif dan menyediakan peluang jauh lebih besar untuk kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

• PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF NASIONAL