PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERHADAP TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) MEREK AYAM GEPREK BENSU (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 K/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA JAKARTA PUSAT)

PT. Ayam Geprek Benny Sujono pemilik hak sah merek I Am Geprek Benny Sujono Sedep Beneerr dan Lukisan atau Geprek Bensu. Penelitian menganalisa Putusan Mahkamah Agung No. 57 K/Pdt.Sus-Merek/ 2019/PN. Niaga Jakarta Pusat secara yuridis normatif. Masalah penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan pemboncengan reputasi (pissing off) merek dan apakah interpretasi hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan merek di Indoensia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bersifat deskripsi analisis dengan menguraikan pemboncengan reputasi (pissing off) merek terjadi dikaitkan dengan teori, praktek dan peraturan terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 57 K/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jakarta Pusat yang menjawab masalah penelitian yaitu berdasarkan pertimbangan hukum memutuskan merek I Am Geprek Benny Sujono Sedep Beneerr atau Geprek Bensu adalah milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono secara sah sedangkan merek I Am Geprek Bensu Sedep Beneerr atau Geprek Bensu milik Ruben Samuel Onsu ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dari lukisan, logo, bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur dan bunyi ucapan yang mana tindakan pemboncengan reputasi merek Geprek Bensu telah terjadi dan melanggar Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang merek nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Maka hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan gambaran bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji dan mempelajari lebih dalam mengenai pemboncengan reputasi (pissing off) merek.

1.  UEU-Master-19894-Cover.Image.Marked.pdf - 233 KB
2.  UEU-Master-19894-Halaman Pengesahan.Image.Marked.pdf - 896 KB
3.  UEU-Master-19894-Halaman Persetujuan.Image.Marked.pdf - 802 KB
4.  UEU-Master-19894-Halaman Pernyataan Keaslian.Image.Marked.pdf - 820 KB
5.  UEU-Master-19894-Abstrak.Image.Marked.pdf - 126 KB
6.  UEU-Master-19894-Abstract.Image.Marked.pdf - 126 KB
7.  UEU-Master-19894-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 129 KB
8.  UEU-Master-19894-Daftar Isi.Image.Marked.pdf - 126 KB
9.  UEU-Master-19894-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 142 KB
10.  UEU-Master-19894-Bab1.Image.Marked.pdf - 236 KB

• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI KASUS PADA PT.CHIEN FU UTAMA PLASTIK)
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMSOSTEK PADA PT. MECOSIN INDONESIA
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ADVOKAT DITINJAU DARI UU NO.18 TAHUN 2003
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HIDUP LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI PERTAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITEUREUP KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUKSI OBAT (Studi Putusan No. 2336/Pid.Sus/2013/PN.Jakarta Barat)