PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DI INDONESIA 
(STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 3346K/PDT/2016)

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 07/07/2021 13:25:04 • 342 Views

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DI INDONESIA (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 3346K/PDT/2016)

Created by :
Deviani Jianatiyah Lumangkun ( 201541051 )

Subject:	TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Alt. Subject :	RESPONSIBILITIES OFFICIALS LAND DEED MAKER
Keyword:	PPAT Jual Beli Hak Atas Tanah Akta Jual Beli

Description:

Jual beli ini didasarkan pada hukum adat dan harus memenuhi syarat-syarat, seperti terang, tunai dan riil. Terang artinya dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran dan tanggungjawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli (JB). Seperti kasus transaksi JB tanah yang dilakukan oleh Vredy (pembeli/penggugat) kepada Masim (penjual/tergugat), yang menjadi permasalahan ketika perjanjian JB sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan sudah dibuat Akta Jual Beli (AJB) sudah ditandatangani di hadapan PPAT, tetapi tanah tersebut telah dijualkan oleh Masim yaitu tanah yang sudah ia jual pada orang lain dari tahun 2010 dan sudah mempunyai SHM. Penelitian kali ini adapun Rumusan yang dibahas 1. Bagaimana proses JB tanah yang berlaku di Indonesia 2. Bagaimana tanggungjawab PPAT dalam transaksi JB tanah di indonesia (studi kasus : putusan MA No. 3346K/PDT/2016). kesimpulan pada penelitian ini Putusan MA tidak melihat bahwa objek perjanjian yang dimuat dalam Posita merupakan produk cacat hukum. Adapun AJB Nomor 728/2014 dapat memberikan peluang bagi PPAT yang melakukan pengesahan tanpa adanya data formil dapat lepas dari pertanggungjawaban sanksi administrasi dan pidana yang termuat dalam kode etik PPAT, sebagai PPAT melanggar kewajibannya.

Contributor	:	Zulfikar Judge,S.H,M.Kn
Date Create	:	07/07/2021
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-201541051
Collection ID	:	201541051

Source :
Undergraduate Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Ilmu Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@Perpustakaan Universitas Esa Unggul 2021

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/peran-dan-tanggung-jawab-pejabat-pembuat-akta-tanah-dalam-transaksi-jual-beli-tanah-di-indonesia-studi-kasus--putusan-mahkamah-agung-nomor-3346kpdt2016-20647.html

[ Free Download - Free for All ]