PROFIL RINGKASAN LITABMAS PENGATURAN HUKUM DALAM KEADAAN DARURAT DIMASA PANDEMI COVID-19

Hampir 2 tahun dunia, dan khususnya Indonesia mengalami pandemic virus corona (Covid19). Saat awal masa pandemic, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID !(). Dengan demikian, status kedarurat tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada tanggal 31 Maret 2O2O yang secara berbarengan juga Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) nomor 1 tahun 2020 pada tanggal yang sama. Dengan adanya produkproduk hukum tersebut, kemudian diikuti peraturan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dalam pelaksanaannya kemudian PSBB yang merupakan nomenklatur atau istilah normative dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan menjadi acuan dan landasan hukum bagi pelaksanaan pengaturan pandemic di Daerah. Akan tetapi, pada tanggal 6 Januari 2021, dikeluarkanlah ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM ) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengingat kemudian , Inmendagri ini menjadi semacam dasar pemberlakuan berbagai aturan PPKM, baik yang memiliki nomenklatur Mikro, maupun dikeluarkannya PPKM darurat berdasarkan Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat. Permasalahannya adalah, bagaimana sebuah aturan seperti Instruksi Menteri dapat dijadikan landasan hukum yang memiliki sanksi ? apa dasar hukum dikeluarkannya Instruksi meneteri tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ?

1.  UEU-Article-20733-5_0724.pdf - 508 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010