ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

SUTRISNO. ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN Arbitrase dan mediasi HKI adalah bagian dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cepat, singkat dan biaya relatif murah serta terjaga kerahasian para pelaku sengketa dengan tidak mengganggu iklim bisnis para pihak yang bersengketa, yang menjadi harapan bagi pelaku sengketa bisnis. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli dan Arbitrase. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak para pelaku sengketa bisnis yang menyelesaikan sengketanya melalui litigasi. Penelitian ini meneliti faktor-faktor penyebab pelaku bisnis cenderung menyelesaikan sengketa HKI melalui litigasi dibanding dengan arbitrase dan mediasi HKI. Penelitian ini bersifat normatif, yang digambarkan secara deskriptif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan arbitrase dan mediasi HKI. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa HKI dapat dilakukan dengan litigasi, yang diatur dalam hukum acara perdata dan untuk penyelesaian non litigasi melalui Arbitrase dan mediasi diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi. Adapun faktor-faktor kecenderungan penyelesaian sengketa HKI lebih banyak melalui litigasi disebabkan: 1. Kurangnya sosialisasi tentang arbitrase dan mediasi, 2. Belum banyak yang mengetahui BAM HKI, 3. Kurangnya prasarana BAM HKI, 4. Status BAM HKI sebagai badan swasta. Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka disarankan: 1. Diperbanyak sosialisasi tentang arbitrase dan mediasi, 2. Diefektifkannya BAM HKI, 3. Ditambahkan prasarana BAM HKI, 4. Dirubahnya BAM HKI dari badan hukum swasta menjadi badan hukum publik. Kata kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa HKI

• ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN