TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HIBAH SAHAM KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS AKTA NO. 27, TANGGAL 28 DESEMBER 2009 TENTANG HIBAH SAHAM)

Hibah merupakan salah satu bentuk pemberian suatu objek secara cuma-cuma kepada seseorang tanpa dapat ditarik kembali. Dalam hukum perdata, penerima hibah bisa diberikan kepada siapa saja meskipun ada beberapa pengecualian seperti anak di bawah umur. Akan tetapi, dalam faktanya terdapat pemberian hibah saham terhadap anak di bawah umur pada akta Nomor 27, tanggal 28 Desember 2009 Tentang Hibah Saham, dimana tuan Cik Sigih Fangiono menghibahkan saham kepada anaknya yaitu Matthey Fangiono yang merupakan anak masih di bawah umur, sedangkan dalam hukum perdata anak di bawah umur digolongkan sebagai subjek hukum yang belum cakap bertindak dalam hukum. Dengan demikian timbul permasalahan Bagaimana kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris terhadap hibah saham kepada anak di bawah umur sebelum mendapatkan ijin dari Pengadilan? Bagaimana upaya Hukum Yang dapat dilakukan terhadap akta Hibah Saham yang dilakukan kepada anak di bawah umur? (Studi Kasus Akta Nomor 27, Tanggal 28 Desember 2009 Tentang Hibah Saham). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa akta yang telah dibuat oleh notaris sebelum adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian kepada anak dibawah umur dianggap tidak sah dan cacat demi hukum oleh sebab itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak karena tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam suatu perikatan atau perjanjian. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi hibah, yaitu meminta pembatalan kepada pengadilan terhadap akta RUPS tentang pengalihan saham dengan cara penghibahan saham kepada anak di bawah umur yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya, kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk perwalian anak di bawah umur tersebut, dan setelah pengadilan mengeluarkan penetapan tentang perwaliannya, barulah dibuatkan akta RUPS yang baru dihadapan Notaris berdasarkan penetapan pengadilan tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-20816-COVER.Image.Marked.pdf - 211 KB
2.  UEU-Undergraduate-20816-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 377 KB
3.  UEU-Undergraduate-20816-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 273 KB
4.  UEU-Undergraduate-20816-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 322 KB
5.  UEU-Undergraduate-20816-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 336 KB
6.  UEU-Undergraduate-20816-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 208 KB
7.  UEU-Undergraduate-20816-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 214 KB
8.  UEU-Undergraduate-20816-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 225 KB
9.  UEU-Undergraduate-20816-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 280 KB
10.  UEU-Undergraduate-20816-BAB1.Image.Marked.pdf - 310 KB

• HAK ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI
• PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU NEGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN
• PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA KEWARISAN MASYARAKAT MINANGKABAU DI NAGARI TAPAKIS PADANG PARIAMAN
• KEDUDUKAN HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP ANAK LAKI-LAKI BUNGSU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 127/Pdt.G/2015 PN Mdn)
• ANALISA HUKUM KEABSAHAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2480 K/Pdt/2018)
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
• PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI TERHADAP HAK AHLI WARIS DARI PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 305/PK/PDT/2017)