PERAN DAN KEDUDUKAN LKBH (LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN CUMA � CUMA KEPADA MASYARAKAT MARGINAL PENCARI KEADILAN

Kurang transparannya biaya berperkara di pengadilan, sulitnya mendapatkan Penasihat Hukum dan lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang memiliki komitmen untuk penegakan keadilan dan kepedulian terhadap warga masyarakat yang kurang mampu dan yang termarginalkan telah semakin menjauhkan warga masyarakat tersebut untuk mendapatkan keadilan (access to justice). Salah satu persoalan yang mendasar bagi keberadaan dan keberlangsungan LKBH PT tersebut adalah ketersediaan advokat. Persoalan kedua adalah dana. Dana operasional dari LKBH PT (perguruan tinggi), sebagian besar di dukung oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Terutama yang berkaitan dengan gaji advokat dan SDM pendukung lainnya, biaya listrik, telepon, dan pengadaan berbagai fasilitas lainnya. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-yuridis. Tipe Penelitian normatif-yuridis adalah bentuk penelitian yang dengan melihat studi kepustakaan dan peraturan yang berlaku, sering juga disebut penelitian hukum doktriner, penelitian atau studi dokumen, seperti buku-buku, undangundang, yang berkaitan dengan permasalahan. Persoalan bantuan hukum dalam artian yang luas yang berarti bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat dan procureur dimuka persidangan Pengadilan Negeri sebenarnya bukanlah barang baru bagi kita. Masalah yang demikian sebenarnya sudah cukup lama dikaji dalam pelajaran hukum acara pidana dan acara perdata atau dalam hubungannnya dengan tugas dan wewenang peradilan, namun hingga sekarang masalah ini rupanya masih tetap menarik untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut baik dalam konteksnya dengan usaha penegakan hukum maupun hak asasi manusia. Bentuk-bentuk pelayanan dan bantuan hukum yang dapat dilakukan oleh LKBH dapat terdiri dari Litigasi (pengadilan) dan non-litigasi(luar pengadilan). Selain itu dapat juga dilakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa seperti penyuluhan hukum, diskusi, menthoring, dan sosialisasi hukum. Adapun pelayanan bantuan hukum cuma-cuma tersebut diatur secara khusus dalam PP No.83 Tahun 2008 dan SEMA 10 Tahun 2010. Sinergitas yang dapat dlakukan oleh LKBH dengan penegak hukum lain dapat dilakukan dengan jalan melakukan kerjasama dengan institusi penegak hukum yang ada, seperti dalam hal pelayanan bantuan hukum cuma-cuma, penyuluhan dan atau sosialisasi undang-undang, perekrutan tenaga pendidik atau pengajar, pengawasan pos bantuan hukum, tukar informasi, konsultasi hukum, penyediaan sarana atau fasilitas, dan kegiatan lainya.

• PERAN DAN KEDUDUKAN LKBH (LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN CUMA � CUMA KEPADA MASYARAKAT MARGINAL PENCARI KEADILAN