ANALISIS HUKUM PENOLAKAN PENCAIRAN BANK GARANSI OLEH BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG KELAPA GADING (STUDY KASUS PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA SEBAGAI PENERIMA BANK GARANSI DENGAN PT BERKAH TIGA USAHA SEBAGAI TERJAMIN)

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis adalah bank garansi. Bank Garansi dapat membantu pihak pelaku usaha dalam membiayai sebuah proyek pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti suatu konflik hukum yang terjadi manakala sebuah Bank Garansi yang diajukan pencairannya oleh Pemegang Bank Garansi justru ditolak pencairannya oleh bank penerbit Bank Garansi. Penerbitan bank garansi selalu didahului oleh suatu Perjanjian Kerjasama antara pihak Terjamin/pihak yang dijamin oleh suatu Bank (Applicant) dengan pihak Penerima atau pemegang Bank Garansi (Beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank penjamin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan Bank Garansi dan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Garansi kepada Terjamin (Applicant) dan kepada Pemegang Bank Garansi (Beneficiary) ketika melakukan pencairan atas Bank Garansi tersebut, karena tujuan hukum diterbitkannya bank garansi adalah sebagai jaminan bank terhadap Terjamin apabila Terjamin suatu saat akan mengalami wanprestasi atas pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu juga Bank Garansi memberikan kepastian hukum kepada Pemegang Bank Garansi bahwa apabila Terjamin yang merupakan pihak yang memperoleh pekerjaan darinya dan juga memperoleh Uang Muka dari Pemberi Kerja (Pemegang Bank Garansi) dapat merasa aman dikemudian hari karena akan memperoleh pembayaran kembali dari biaya yang sudah dikeluarkan olehnya dalam bentuk Uang Muka. Disamping itu tujuan penelitian ini juga untuk memberikan kepastian hukum atas jaminan suatu Bank Garansi sebagai pendukung pembiayaan proyek pekerjaan Angkutan Pasir dan Normalisasi Tanah di JIIPE-Manyar, Gresik, antara PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dengan PT Berkah Tiga Usaha. Hakekat hukum dari Bank Garansi adalah pengambil-alihan tanggung jawab oleh bank, manakala nasabah yang dijaminnya melakukan wanprestasi terhadap pihak Beneficiary.

1.  UEU-Master-22263-cover.Image.Marked.pdf - 144 KB
2.  UEU-Master-22263-halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 445 KB
3.  UEU-Master-22263-halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 437 KB
4.  UEU-Master-22263-halaman pernyataan.Image.Marked.pdf - 616 KB
5.  UEU-Master-22263-abstrak.Image.Marked.pdf - 146 KB
6.  UEU-Master-22263-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 227 KB
7.  UEU-Master-22263-daftar isi.Image.Marked.pdf - 269 KB
8.  UEU-Master-22263-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 225 KB
9.  UEU-Master-22263-bab1.Image.Marked.pdf - 273 KB

• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )
• UPAYA HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK OBJEK JAMINAN KREDIT PADA INDUSTRI PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2628 K/Pdt/2017)
• PANDEMIC COVID-19 SEBAGAI SUATU KEADAAN DILUAR KEKUASAN (FORCE MAJEURE) DALAM KREDIT PERBANKAN
• PERLINDUNGAN HUKUM BANK MANDIRI DALAM PEMBERIAN KREDIT ( Studi Kasus Putusan Nomor. 74/Pid.Sus,-TPK/2018/PN.Bdg )