ANALISIS KONTRAK PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN FASILITAS KOMERSIAL DI TERMINAL 3 BANDARA SOEKARNO-HATTA ANTARA PT ANGKASA PURA SOLUSI DENGAN PT MAXX COFFEE PRIMA

Kesempatan memperoleh lokasi komersial tempat berbisnis yang strategis sangat diminati oleh para pebisnis untuk memperluas bisnis atau brand yang digunakan sebagai sarana promosi dan untuk eksistensi produk dari brand itu sendiri. Dan lokasi komersial tempat berbisnis yang sangat diminati adalah Bandara. Bandara memiliki daya tarik sendiri bagi pebisnis untuk menempatkan produk komersial atau brand lokal maupun internasional. Pengguna jasa bandara memerlukan tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai tempat makan dan minum, titik temu, pertemuan rapat, dan lain sebagainya. Bandara di wilayah barat Indonesia dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero), dan salah satu Bandara yang terbesar adalah Bandara Soekarno-Hatta. PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki anak perusahaan yaitu PT Angkasa Pura Solusi. PT Angkasa Pura II (Persero) memberikan kewenangan kepada PT Angkasa Pura Solusi untuk mengelola dan memanfaatkan fasilitas komersial milik PT Angkasa Pura II (Persero). Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana perjanjian pemanfaatan fasilitas komersial di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dilaksanakan oleh mitra usaha perusahaan dan ketentuan kontrak yang seharusnya ada pada kontrak PT Angkasa Pura Solusi dengan Mitra Usaha agar kontrak tidak dibatalkan sepihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bahan hukum normative, yaitu primer, sekunder, tersier dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukan, bahwa Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial milik PT Angkasa Pura Solusi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta merupakan kontrak baku yang mengacu kepada tender, tidak ada negosiasi, penawaran yang tertinggi diambil. Permasalahan yang dihadapi oleh Mitra Usaha dalam hal ini PT Maxx Coffee Prima terletak pada sales yang kecil, dikarenakan adanya perubahan flow penumpang yang berubah akibat dari penumpukan, semula drop off penumpang di design melalui jalur drop off pada Gedung Parkir Domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta berubah dengan dibukanya jalur drop off pada Area Keberangkatan Penumpang, dan bahwa ketentuan kontrak dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial seyogyanya mengandung unsur keseimbangan dengan prinsip saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang terikat sehingga masing-masing pihak dapat menghargai dan melaksanakan isi dan ketentuan Perjanjian yang dibuat dan disepakati sebagai tindakan hukum. Sebagai tindak lanjut Penelitian ini disarankan, bahwa yang harus ditinjau dan diperbaiki atau direvisi terhadap klausul di dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial ini terletak pada klausul Jangka Waktu Perjanjian dan klausul Aspek Komersial, dan untuk menghindari kerugian dalam kegiatan bisnis yang dikerjasamakan dengan Mitra Usaha, maka disarankan kepada PT Angkasa Pura Solusi untuk membuat kontrak Perjanjian Kerjasama yang standard atau customize, dan dilakukan peninjauan terhadap klausul-klausul kontrak yang saat ini berlaku atau digunakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan adanya asas keseimbangan antara para pihak dalam melaksanakan Perjanjian tersebut.

1.  UEU-Master-22265-COVER TESIS.Image.Marked.pdf - 144 KB
2.  UEU-Master-22265-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 310 KB
3.  UEU-Master-22265-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 288 KB
4.  UEU-Master-22265-HALAMAN PERYATAAN ORISINALITAS.Image.Marked.pdf - 371 KB
5.  UEU-Master-22265-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 145 KB
6.  UEU-Master-22265-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 149 KB
7.  UEU-Master-22265-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 203 KB
8.  UEU-Master-22265-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 220 KB
9.  UEU-Master-22265-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 3213 KB
10.  UEU-Master-22265-BAB1.Image.Marked.pdf - 357 KB

• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3285 K / PDT / 1998)
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP
• PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG
• PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN YANG DAHULU BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA PADA PERSEROAN YANG SAMA
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
• PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERBUATAN INGKAR JANJI (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Jakarta Pusat Nomor : 635/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2017)
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3104K/Pdt/2016)