PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KARAWANG (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG)

Pengadaan tanah bagi pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dilaksanakan bersadarkan pada undang-undang nomor 2 tahun 2012 dengan memberikan perlindungan hukum dan dalam pemberian ganti kerugian tidak menyebabkan pemegang hak atas tanah tidak lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan sebelum pelepasan hak atas tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering terjadi masalah terutama berkaitan dengan penetapan ganti rugi, dimana seharusnya dilakukan dengan memperhatikan lokasi obyek tanah yang akan dibebaskan, harga pasaran, sehingga memenuhi rasa keadilan terutama bagi pemilik obyek tanah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah di Kabupaten Karawang untuk pembangunan jalur kereta cepat Jakarta Bandung, dan untuk mengetahui penyelesaian perkara tanah sisa yang terkena dampak pembebasan lahan dalam pengadaan tanah di Kabupaten Karawang untuk pembangunan jalur kereta cepat Jakarta Bandung, yang dari segi manfaat tidak dapat digunakan lagi sesuai peruntukannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ada, pada kenyataannya di lapangan, melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung proyek pembangunan Kereta Cepat ini telah mengesampingkan fungsi RTRW sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan lingkungan. Kondisi tersebut, harus menjadi perhatian pemerintah dalam melaksanakan proyek ini, karena berpotensi menjadi masalah dalam hal pembebasan lahan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebaiknya dalam menetapkan kriteria ganti kerugian yang layak dan adil sehingga korban yang terdampak pembangunan secara ekonomi harus hidup lebih sejahtera, meningkatkan taraf dan kelayakan hidup dan terjaminnya masa depan pihak terdampak.

1.  UEU-Master-22266-cover.Image.Marked.pdf - 124 KB
2.  UEU-Master-22266-halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 341 KB
3.  UEU-Master-22266-halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 306 KB
4.  UEU-Master-22266-halaman pernyataan.Image.Marked.pdf - 618 KB
5.  UEU-Master-22266-abstrak.Image.Marked.pdf - 195 KB
6.  UEU-Master-22266-abstract.Image.Marked.pdf - 248 KB
7.  UEU-Master-22266-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 255 KB
8.  UEU-Master-22266-daftar isi.Image.Marked.pdf - 184 KB
9.  UEU-Master-22266-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 213 KB
10.  UEU-Master-22266-bab1.Image.Marked.pdf - 1686 KB

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH SECARA BUILT, OPERATE AND TRANSFER (B.O.T) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA