ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PEMERASAN MENURUT PASAL 368 KUHP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 939 K/PID/2019 TANGGAL 29 APRIL 2020)

Pungutan liar termasuk kedalam perbuatan yang melanggar suatu aturan / tindak pidana dan justru banyak terjadi pada system pelayanan publik dalam instansi pemerintahan yang pelakunya merupakan pegawai negeri. Pungutan liar sendiri sebenarnya belum ada pengaturan secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun pelaku pungutan liar dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam KUHP yang salah satu pasalnya adalah pasal 368 KUHP dimana pasal 368 KUHP ini adalah pasal mengenai Pemerasan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dimana yang dimaksud dengan kekerasan adalah bilamana suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik yang dilakukan terhadap oranglain,sehingga orang itu mengalami kerugian atau cedera akibat perbuatan tersebut, Sedangkan Ancaman Kekerasan adalah bilamana seseorang melakukan ancaman terhadap oranglain yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang yang terancam karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan menggunakan kekerasan. Namun menurut hakim unsur kekerasan dan ancaman kekerasan mengalami perubahan norma dan perluasan unsur yang dikaitkan dengan Pasal 81 dan pasal 82 Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dalam Pasal 368 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 81 dan pasal 82 Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1.  UEU-Undergraduate-22572-COVER.Image.Marked.pdf - 215 KB
2.  UEU-Undergraduate-22572-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 197 KB
3.  UEU-Undergraduate-22572-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 187 KB
4.  UEU-Undergraduate-22572-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 223 KB
5.  UEU-Undergraduate-22572-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 197 KB
6.  UEU-Undergraduate-22572-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 201 KB
7.  UEU-Undergraduate-22572-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 256 KB
8.  UEU-Undergraduate-22572-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 262 KB
9.  UEU-Undergraduate-22572-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 267 KB
10.  UEU-Undergraduate-22572-BAB1.Image.Marked.pdf - 316 KB

• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1997 (Studi kasus dan putusan pidana No: 28/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• �SANKSI PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN� (Studi Kasus Putusan No.1595/Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut)
• PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS NOMOR: 760/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR)
• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA �MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim)
• HAPUSNYA SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
• ANALISA PUTUSAN TERHADAP SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.ANAK/2015/PN.BKS)
• THE SCULLING CRIME IN WORK RELATIONSHIP OVER PLANTATION SERVICE, SAGO DRUGGING CASE STUDY
• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN RINGAN HANDPHONE DIBAWAH RP. 2,5 JUTA BERDASARKAN PERMA Nomor: 02 Tahun 2012
• PENERAPAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 482/PID.SUS/2020/PN BDG 21 JULI 2020)