Keyword
Mode	Free Text Search Boolean Rule Search Expanded Search (for Free text search only)

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN PEKERJA MELANGGAR PERATURAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1088 K/PDT.SUS-PHI/2019)

1. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN PEKERJA MELANGGAR PERATURAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1088 K/PDT.SUS-PHI/2019)
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5148

• Analisis Atas Perbedaan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Tangerang Serta Dasar Penentu Kebutuhan Hidup Layak di Wilayah Tempat Tersebut
• Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Perusahaan Melakukan Efisiensi, Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 20/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst
• Kajian Hukum Perselisihan Kepentingan Mengenai Kenaikan Upah Rutin Di PT. Bridgestone Tire Indonesia
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA BAGI PENGUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Penerapan Upah Minimum di Kharizma Collection)
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• KEABSAHAN PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI YANG DILAKUKAN SECARA KONKRIT DAN SEPIHAK OLEH GUBERNUR BANTEN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG 12 Juli 2012)
• MODEL KOMUNIKASI POLITIK DAN PERAN UPAH BURUH DI DAERAH TANGERANG INDONESIA

POLLING