KEDUDUKAN PERJANJIAN GADAI EMAS MENGENAI PEMOTONGAN JANGKA WAKTU GADAI EMASPADA PERBANKAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/7/DPBS TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

Gadai emas atau disebut juga rahn emas menggunakan akad Qardh yakni perutangan. Akad ini berlaku dalam hal digunakan rahin untuk keperluan konsumtif, dimana rahin akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhum). Melalui penulisan skripsi yang menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat deskriptif, penulis menjelaskan mengenai aturan jangka waktu gadai emas dalam perbankan syariah, Bank Indonesia memberikan saran dan himbauan kepada para nasabah dan Bank penyelenggara untuk dilakukan dengan tempo 4 bulan dengan 2 kali masa perpanjangan. Dengan adanya sengketa antara Butet Kertaradjasa dengan Bank Rakyat Indonesia syariah mengenai jangka waktu gadai, maka Bank Indonesia mengeluarkan SuratEdaran Bank Indonesia atau SEBI Nomor 14/7/DPbSTanggal 29 Februari 2012 Tentang Produk Qardh Beragun Emas yakni sebuah ketentuan yang mengatur mengenai perutangan dalam muamalah yang beragun emas. Termasuk didalamnya mengatur mengenai jangka waktu gadai dalam bab III angka 4. Perjanjian gadai antara Butet Kertaradjasa dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah yang berjangka waktu 3 tahun dianggap melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah salah satunya adalah spekulatif dan menyalah gunakan kegiatan tolong-menolong (tabarru) menjadi bisnis dan hal ini diatur pada pasal 8 ayat (1) dan (2) dan pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008. Kemudian sengketa ini ditengahi oleh Bank Indonesia dengan mediasi yang bertempat di Gedung Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2012 yang tidak menemukan titik temu dan mendapat tanggapan keberatan dari pihak nasabah sehingga nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diputus dengan putusan sela oleh Hakim Nawawi Pamolango untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

1.  UEU-Undergraduate-2356-1 Cover PDF.pdf - 208 KB
2.  UEU-Undergraduate-2356-2 Pernyataan PDF.pdf - 755 KB
3.  UEU-Undergraduate-2356-3 Persetujuan Pembimbing PDF.pdf - 776 KB
4.  UEU-Undergraduate-2356-4 pengesahan PDF.pdf - 931 KB
5.  UEU-Undergraduate-2356-5 Abstrak PDF.pdf - 29 KB
6.  UEU-Undergraduate-2356-6 Kata Pengantar PDF.pdf - 45 KB
7.  UEU-Undergraduate-2356-7 Daftar isi PDF.pdf - 51 KB
8.  UEU-Undergraduate-2356-Daftar Pustaka PDF.pdf - 61 KB
9.  UEU-Undergraduate-2356-Bab1.pdf - 337 KB

• ANALISIS KETERKAITAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TERJADINYA FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
• DOES INTELLECTUAL CAPITAL AND ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE AFFECT FINANCIAL PERFORMANCE AND EARNING MANAGEMENT ON SHARIA BANKING IN INDONESIA?
• TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS: PENYELESAIAN NPF PADA PERBANKAN SYARIAH