ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PAS-244.PK.01.01.02 TAHUN 2013)

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Setiap terpidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman, hal tersebut diatur dalam Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 huruf I tersebut menyatakan setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dalam hal tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah Apakah latar belakang diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Apakah pemberian remisi khusus atas nama narapidana Amir Hamzah Bin Asbi (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-244.PK.01.01.02 Tahun 2013) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mengumpulkan data dari skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Data penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data yang sudah dipeoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara memaparkan data-data yang sebenarnya, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia tentang remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi yang dijadikan pedoman mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan serta perlu diperketat pula mengenai syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat serta Pemberian remisi bagi narapidana korupsi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan karena peraturan tersebut dapat digunakan pada tanggal 12 November 2012.

1.  UEU-Undergraduate-2358-COVER.pdf - 23 KB
2.  UEU-Undergraduate-2358-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1001 KB
3.  UEU-Undergraduate-2358-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 923 KB
4.  UEU-Undergraduate-2358-SURAT PERNYATAAN.pdf - 86 KB
5.  UEU-Undergraduate-2358-ABSTRAK.pdf - 34 KB
6.  UEU-Undergraduate-2358-KATA PENGANTAR.pdf - 36 KB
7.  UEU-Undergraduate-2358-DAFTAR ISI.pdf - 37 KB
8.  UEU-Undergraduate-2358-DAFTAR LAMPIRAN.pdf - 22 KB
9.  UEU-Undergraduate-2358-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 12 KB
10.  UEU-Undergraduate-2358-BABI.pdf - 61 KB

• Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang)
• PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI
• PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
• Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang)
• REMISI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN NOMOR 28 TAHUN 2006 SEBAGAI PERUBAHAN PERTAMA SERTA NOMOR 99 TAHUN 2012 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA TENTANG SYARAT DAN
• PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 06/PID/PRAP/2008/PN.JAKSEL)
• PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI
• ANALISIS TIDAK DIBERIKANNYA KEWENANGAN MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TERSANGKA YANG MENINGGAL DU