PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sampai hari ini, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih terus dilakukan, namun upaya tersebut tidak serta merta membuat para koruptor gentar ataupun jera. Kurangnya efek jera sendiri disebabkan ringannya vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Indonesia Corruption Watch mencatat dalam kurun 2010-2013, dari 756 terdakwa kasus korupsi, hanya 5 kasus yang divonis di atas 10 tahun. Berdasarkan realita ini, muncul wacana untuk menggunakan undang-undang perpajakan sebagai instrumen tambahan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Harta kekayaan hasil korupsi dapat dikenakan pajak, dan pelaku tindak pidana korupsi berpotensi tidak melaporkan SPT secara baik dan benar. Ketidakbenaran dalam pelaporan SPT sendiri merupakan suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan pada skripsi ini adalah: Bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana perpajakan atas harta kekaayaan hasil korupsi? Serta, bagaimana mekanisme perhitungan pajak terhadap harta kekayaan hasil korupsi? Bentuk penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, dan sifatnya adalah penelitian deskriptif. Proses penyelidikan tindak pidana perpajakan, terhadap harta kekayaan hasil korupsi mengacu pada Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi proses penyidikan dan penuntutan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perhitungan pajak terhadap harta kekayaan hasil korupsi mekanismenya adalah: penghasilan yang tidak dilaporkan dalam SPT dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak, hasilnya dikenakan PPh dengan tarif sebesar 30%. Selanjutnya hasil tersebut dikalikan 4 (apabila diselesaikan secara administrasi) atau dikalikan 2 sampai 4 beserta pidana penjara sesuai pertimbangan Majelis Hakim (apabila diselesaikan secara pidana).

1.  UEU-Undergraduate-2360-COVER.pdf - 48 KB
2.  UEU-Undergraduate-2360-Lembar Pengesahan.pdf - 403 KB
3.  UEU-Undergraduate-2360-Lembar Persetujuan.pdf - 356 KB
4.  UEU-Undergraduate-2360-Lembar Pernyataan Keaslian.pdf - 384 KB
5.  UEU-Undergraduate-2360-ABSTRAK.pdf - 29 KB
6.  UEU-Undergraduate-2360-KATA PENGANTAR.pdf - 38 KB
7.  UEU-Undergraduate-2360-DAFTAR ISI.pdf - 43 KB
8.  UEU-Undergraduate-2360-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 37 KB
9.  UEU-Undergraduate-2360-BABI.pdf - 81 KB