PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA DIVERSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2016/PN STB, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016)

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga masyarakat di sekitar secara sosial. Penyalahguna narkotika bukan hanya dilakukan orang dewasa saja bahkan anak anak terlibat didalamnya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, mengingat anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Penerapan sanksi yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana anak dilaksanakan dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana.

1.  UEU-Undergraduate-23610-COVER.Image.Marked.pdf - 468 KB
2.  UEU-Undergraduate-23610-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 395 KB
3.  UEU-Undergraduate-23610-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 1232 KB
4.  UEU-Undergraduate-23610-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 461 KB
5.  UEU-Undergraduate-23610-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 575 KB
6.  UEU-Undergraduate-23610-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 710 KB
7.  UEU-Undergraduate-23610-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 558 KB
8.  UEU-Undergraduate-23610-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 669 KB
9.  UEU-Undergraduate-23610-BAB1.Image.Marked.pdf - 723 KB

• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI KASUS PADA PT.CHIEN FU UTAMA PLASTIK)
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMSOSTEK PADA PT. MECOSIN INDONESIA
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ADVOKAT DITINJAU DARI UU NO.18 TAHUN 2003
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HIDUP LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI PERTAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITEUREUP KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUKSI OBAT (Studi Putusan No. 2336/Pid.Sus/2013/PN.Jakarta Barat)