EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN DI KECAMATAN BOGOR UTARA

Anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang wajib dilindungi dan dipenuhi haknya. Setiap tahunnya, angka kasus kekerasan terhadap anak tidak pernah memperlihatkan adanya penurunan. Maka, Pemerintah Kota Bogor mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan mengintegrasikan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam upaya penjaminan terpenuhinya hak anak secara berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah baik adanya untuk diketahui. Penulis mengambil dua permasalahan yaitu mengenai bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor serta faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan Peraturan Daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil analisis mengenai substansi peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dapat disimpulkan belum efektif. Sebab dalam praktik di lapangan, hukum ini tidak memuat mekanisme yang mengatur mengenai pengaduan, pelaporan kasus kekerasan terhadap anak yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak korban kekerasan. Hal tersebut menjadikan aparat hukum tidak dapat melaksanakan aktifitas perlindungan hukum anak korban kekerasan. Sedangkan analisis terhadap budaya hukum terhadap Peraturan Daerah ini sudah sangat baik berjalan di masyarakat Kecamatan Bogor Utara. Sebab, masyarakat dan pemangku kebijakan setempat sudah banyak mendapatkan edukasi mengenai perlindungan anak.

1.  UEU-Undergraduate-23920-COVER.Image.Marked.pdf - 139 KB
2.  UEU-Undergraduate-23920-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 305 KB
3.  UEU-Undergraduate-23920-HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.Image.Marked.pdf - 269 KB
4.  UEU-Undergraduate-23920-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 333 KB
5.  UEU-Undergraduate-23920-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 214 KB
6.  UEU-Undergraduate-23920-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 201 KB
7.  UEU-Undergraduate-23920-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 261 KB
8.  UEU-Undergraduate-23920-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 299 KB
9.  UEU-Undergraduate-23920-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 264 KB
10.  UEU-Undergraduate-23920-BAB1.Image.Marked.pdf - 209 KB

• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI KASUS PADA PT.CHIEN FU UTAMA PLASTIK)
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMSOSTEK PADA PT. MECOSIN INDONESIA
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ADVOKAT DITINJAU DARI UU NO.18 TAHUN 2003
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HIDUP LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI PERTAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITEUREUP KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUKSI OBAT (Studi Putusan No. 2336/Pid.Sus/2013/PN.Jakarta Barat)