LAPORAN AKHIR PROGRAM PENELITIAN: PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) AKIBAT PANDEMI COVID 19

Pembeli (konsumen) yang terdampak covid 19 dan telah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah berpotensi mengalami kerugian ketika akan membatalkan perjanjian. Padahal pembeli menyadari bahwa jika perjanjian dilanjutkan akan berpotensi terjadi wanprestasi akibat kondisi keuangan pembeli. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah covid 19 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pembeli ketika permohonan kredit ditolak oleh perbankan. Hasil analisis menunjukan bahwa Pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk mengubah isi atau membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), namun hal ini tidak bisa dilakukan seketika melainkan melalui mekanisme renegosiasi untuk mengubah isi atau membatalkan perjanjian. Upaya yang dapat dilakukan pembeli ketika permohonan kredit ditolak oleh perbankan adalah meminta pengembalian uang telah dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.  UEU-Research-24500-16_0923.pdf - 750 KB

• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3285 K / PDT / 1998)
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP
• PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG
• PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN YANG DAHULU BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA PADA PERSEROAN YANG SAMA
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
• PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERBUATAN INGKAR JANJI (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Jakarta Pusat Nomor : 635/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2017)
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3104K/Pdt/2016)