PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir. Kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi sudah tidak dapat terhitung lagi. Korupsi yang meluas dan tidak terkendali merupakan bencana, karena korupsi dapat menghancurkan negara dan menyengsarakan masyarakat. Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap whistleblower kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pokok Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana peran dan pelaksanaan yang diemban oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap whistleblower dan apakah terdakwa termasuk dalam kategori whistleblower. Penelitian skripsi ini adalah penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilatarbelakangi banyaknya whistleblower kasus korupsi yang dikriminalisasi dengan pidana yang melibatkan dirinya terutama pencemaran nama baik, selain itu banyak kasus whistleblower yang mendapat ancaman secara fisik oleh pihak-pihak yang dilaporkan atau diungkapkan ke publik. Kriminalisasi dan intimidasi terhadap whistleblower disebabkan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengungkap fakta (whistleblower) terutama yang terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan terhadap whistleblower secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dinilai bertentangan dengan semangat whistleblower, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakkan hukum pidana adalah hanya terhadap saksi dan korban, sehingga whistleblower (peniup peluit) yang berhak mendapat perlindungan hukum harus memenuhi kualifikasi sebagai saksi, yaitu apa yang diungkapkan ke publik adalah suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan yang hanya memenuhi kualifikasi sebagai pelapor, maka perlindungan yang diberikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.  UEU-Undergraduate-250-COVER.pdf - 64 KB
2.  UEU-Undergraduate-250-LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 18 KB
3.  UEU-Undergraduate-250-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 18 KB
4.  UEU-Undergraduate-250-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 18 KB
5.  UEU-Undergraduate-250-ABSTRAK.pdf - 12 KB
6.  UEU-Undergraduate-250-KATA PENGANTAR.pdf - 26 KB
7.  UEU-Undergraduate-250-DAFTAR ISI.pdf - 11 KB
8.  UEU-Undergraduate-250-BAB I.pdf - 98 KB
9.  UEU-Undergraduate-250-DAFTAR PUASTAKA.pdf - 46 KB

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
• Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang)
• PELAKSANAAN PERANAN DAN FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi kasus Putusan No: 401/PID. B/2009/PN.TNG)
• REMISI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN NOMOR 28 TAHUN 2006 SEBAGAI PERUBAHAN PERTAMA SERTA NOMOR 99 TAHUN 2012 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA TENTANG SYARAT DAN
• PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 06/PID/PRAP/2008/PN.JAKSEL)
• PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI