PENERAPAN KONSEP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY).

Penelitian ini mengkaji penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam putusan Mahkamah Agung No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY dalam perkara Penjualan Aset Daerah Jawa Timur yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha dan menganalisis pertanggung jawaban pidana direksi dalam kasus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian hukum yang tidak dilakukan secara langsung atau memasuki wilayah hukum guna untuk mengumpulkan data akan tetapi melakukan dengan cara meneliti bahan sekunder dan bahan primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Dan teknik analisis data dengan menggunakan metode deduksi, metode tersebut merupakan penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus dari hal yang umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara doktrin Business Judgement Rule dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu doktrin Business Judgement Rule dapat digunakan sebagai alasan pembenar dalam pertanggungjawaban pidana direksi apabila dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil telah memperhatikan prinsip � prinsip Busines Judgement Rule, serta dalam putusan Mahkamah Agung No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY atas perkara Penjualan Aset Daerah Jawa Timur yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha telah memperhatikan prinsip - prinsip Business Judgment Rule

1.  UEU-Undergraduate-25002-COVER.Image.Marked.pdf - 158 KB
2.  UEU-Undergraduate-25002-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 429 KB
3.  UEU-Undergraduate-25002-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 481 KB
4.  UEU-Undergraduate-25002-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 399 KB
5.  UEU-Undergraduate-25002-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 224 KB
6.  UEU-Undergraduate-25002-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 221 KB
7.  UEU-Undergraduate-25002-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 157 KB
8.  UEU-Undergraduate-25002-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 324 KB
9.  UEU-Undergraduate-25002-BAB1.Image.Marked.pdf - 226 KB

• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
• PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBANDINGAN HUKUM ACARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG SITAAN NARAPIDANA TIDAK KORUPSI YANG MENGAJUKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studu Kasus 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA SYAFRUDIN ARSYAD TUMENGGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR. 1555 K / PID. SUS/ 2019)
• TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 121K/PID.SUS/2020
• ANALISA YURIDIS PENERAPAN TIPIKOR DAN TPPU DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
• DISPARITAS HUKUMAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG