KEBIJAKAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI JEPANG DENGAN KEAHLIAN KHUSUS DALAM KERANGKA SSW (SPECIFIED SKILLED WORKER)

Kebijakan pemerintah Jepang dalam kerangka SSW (Specified Skilled Workers) dilatarbelakangi dengan situasi dan kondisi Jepang saat ini yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan populasi warga yang menua (ageing population). Kondisi tersebut diatasi dengan amandemen Immigration Control and Refugee Recognition Act pada Desember 2018 yang berlaku pada 1 April 2019. Pada tanggal 1 April 2019, Pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan baru terkait regulasi keimigrasian, yaitu status kependudukan/ status of residence yang baru: Specified Skilled Workers (SSW) bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berketerampilan spesifik pada 14 sektor/bidang pekerjaan yang diperkirakan kebutuhan SSW sebanyak 345.150 orang selama 5 tahun. Dasar pelaksanaan SSW/ PBS di Indonesia yaitu telah ditandatanganinya Memorandum of Cooperation on A Basic Framework for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of Specified Skilled Workers (MoC SSW) oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang pada tanggal 25 Juni 2019. Rumusan masalah di dalam tesis ini yaitu bagaimanakah kebijakan pemerintah Jepang terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Jepang dengan keahlian khusus dan bagaimanakah hambatan bagi pemerintah Jepang sehingga kebijakan tersebut tidak mencapai target di Indonesia?. Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini dibuat dengan tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum yaitu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap Kebijakan pemerintah Jepang terhadap PMI yang bekerja di Jepang dengan Keahlian Khusus dalam kerangka SSW dan tujuan khusus yaitu jawaban atas rumusan masalah terkait judul dan permasalahan dalam penelitian ini. Salah satu permasalahan dalam penelitian ini yaitu masalah perebutan kewenangan secara operasional (�tarik menarik�) antara Kemenaker dan BP2MI, seharusnya Kemenaker hanya melakukan regulasi (regulator) dan sebagai operatornya adalah BP2MI, sebagaimana diatur dalam Penjelasan UU 18 tahun 2017 yang intinya bahwa Kemenaker sebagai regulator dan BP2MI sebagai operator pelaksana kebijakan. Kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah Jepang tersebut sebenarnya merupakan jalan keluar dari berbagai permasalahan TKA di Jepang sebagaimana diuraikan di dalam tesis ini, namun bukan berarti dengan adanya kebijakan tersebut tidak terdapat kendala/permasalahan, oleh karena itu sebagai saran perlu diperbaiki dan diatasi berbagai kendala antara lain : perbaikan sistem informasi IPKOL, kesepakatan dalam menentukan sistem perekrutan pengiriman PMI, perlunya Pemerintah Pusat �turun tangan� untuk mengatasi �tarik menarik� tugas dan kewenangan antara Kemenaker dan BP2MI, perlunya segera dibuat peraturan turunannya untuk memudahkan pelaksanaan, mengatasi permasalahan sehingga tercapai target pengiriman PMI ke Jepang sesuai yang direncanakan.

1.  UEU-Master-25726-COVER.Image.Marked.pdf - 177 KB
2.  UEU-Master-25726-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 177 KB
3.  UEU-Master-25726-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 160 KB
4.  UEU-Master-25726-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 151 KB
5.  UEU-Master-25726-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 220 KB
6.  UEU-Master-25726-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 156 KB
7.  UEU-Master-25726-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 217 KB
8.  UEU-Master-25726-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 277 KB
9.  UEU-Master-25726-BAB1.Image.Marked.pdf - 413 KB

• KEBIJAKAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI JEPANG DENGAN KEAHLIAN KHUSUS DALAM KERANGKA SSW (SPECIFIED SKILLED WORKER)