IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN

ABSTRAK SUGENG SANTOSO. IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN Latar belakang penelitian ini adalah perlunya dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memungut pajak kepada masyarakat, dalam era otonomi daerah maka pajak merupakan salah satu sumber pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai apakah pembuatan Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang pajak daerah telah memenuhi azas-azas pembuatan peraturan, bagaimana efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam menunjang Otonomi Daerah di Kota Tangerang Selatan, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara mengenai sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah), selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah, serta peran pajak daerah itu sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah dalam menunjang otonomi daerah. Survey dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini untuk mengetahui dan memahami kondisi dan situasi penelitian secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh, selain itu untuk memperoleh informasi dan data yang sangat rinci khususnya mengenai implementasi Perda Pajak di Tangerang Selatan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah kajian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, adapun data yang diketemukan di lapangan hanya merupakan data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum Perda No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah memenuhi kriteria pembuatan peraturan daerah, tetapi masih ada yang bertentangan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu azas keterbukaan yang terdapat pada pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk pelaksanaan Perda No 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan baik. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Tangerang Selatan adalah kurang tersedianya aparat pemungut yang terlatih, belum optimalnya pemungutan yang sesuai dengan potensi pajak sebagaimana telah direncanakan, kurangnya sosialisasi Perda No.7 Tahun 2010 kepada wajib pajak, koordinasi yang belum optimal antara masing-masing SKPD dan juga antara SKPD dengan pihak eksternal, kurangnya kesadaran wajib pajak daerah, kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata, pengolahan data yang belum tertata secara baik, pemetaan wilayah (mapping) tentang potensi pajak, pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata, dan jabatan struktural sebagian masih belum terisi. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan perlu mengakomodir masukan masyarakat secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi; dan/atau, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi untuk menyempurnakan/merevisi Perda No 7 Tahun 2010. Agar Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2010 Pajak Daerah Kota Tangerang efektif perlu adanya sosialisasi berkesinambungan yang dilakukan sehingga masyarakat mengetahui tentang isi perda pajak serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pemungutan pajak daerah di Kota Tangerang Selatan, juga perlu meningkatkan kualitas SDM di bidang perpajakan, serta mengadakan pendidikan khusus tentang pelatihan penilai dibidang perpajakan, perlu adanya perekrutan tenaga honorer yang ahli dibidang perpajakan, dinas terkait harus melakukan inventarisasi potensi pajak. Kata kunci : Pajak Daerah, Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah.

1.  UEU-Master-2575-KATA PENGANTAR TESIS AKHIR.pdf - 79 KB
2.  UEU-Master-2575-ABSTRAK[1].pdf - 19 KB
3.  UEU-Master-2575-LAMPIRAN TESIS AKHIR.pdf - 65 KB
4.  UEU-Master-2575-DAFTAR ISI TESIS AKHIR.pdf - 74 KB
5.  UEU-Master-2575-pustaka1_tesis_bab1_5.pdf - 93 KB

• IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN