PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG & JASA DI LINGKUNGAN BUMN KHUSUSNYA PADA PT ANGKASA PURA SOLUSI SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DARI PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

Prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance (GCG) yang harus diterapkan diterapkan PT Angkasa Pura Solusi selaku anak perusahaan BUMN dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PER-01/MBU/2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara yaitu terdiri atas transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), kemandirian (independency), pertanggungjawaban (responsibility) dan kewajaran (fairness). Secara teoritis praktik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada holding BUMN dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan tersebut agar dapat bermanfaat bagi pendapatan negara berupa deviden, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan produk serta layanan yang kompetitif kepada konsumen. Hambatan-hambatan yang dialami oleh PT Angkasa Pura Solusi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah menjadi perhatian serius oleh SPI. SPI sudah menyarankan untuk mengadakan pemusatan kewenangan pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan/ Procurement saja, selain untuk memudahkan pendataan pengadaan barang dan jasa, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi. Sedangkan untuk tahapan seleksi penentuan perusahaan pemenang pengadaan barang dan jasa, ketika harga barang yang direncanakan dalam pengadaan barang dan jasanya harus melalui proses lelang ternyata kebutuhan atas barang atau jasa tersebut dibutuhkan segera, namun prosesnya ternyata tidak bisa dipercepat dan tetap harus sesuai dengan yang diatur dalam pedoman pengadaan barang dan jasa, padahal perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut sebenarnya bisa ditunjuk melalui SP3 (Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan) saja. Tujuan utama dari penelitian tesis ini adalah untuk menambah pemahaman tentang aspek-aspek hukum dari permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisis data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dasar Hukum pengadaan barang dan jasa pada BUMN didasari oleh Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kekhususan ini diberlakukan karena BUMN merupakan suatu bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 05/MBU/2008 Direksi PT Angkasa Pura Solusi telah menetapkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 013B/APS/SK/DIR/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barag/Jasa PT Angkasa Pura Solusi. Pada peraturan ini diatur mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi. Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi harus mengacu pada peraturan ini.

1.  UEU-Master-25792-cover.Image.Marked.pdf - 1233 KB
2.  UEU-Master-25792-pengesahan.Image.Marked.pdf - 3496 KB
3.  UEU-Master-25792-persetujuan.Image.Marked.pdf - 210 KB
4.  UEU-Master-25792-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1470 KB
5.  UEU-Master-25792-abstrak.Image.Marked.pdf - 504 KB
6.  UEU-Master-25792-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 524 KB
7.  UEU-Master-25792-daftar isi.Image.Marked.pdf - 620 KB
8.  UEU-Master-25792-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 720 KB
9.  UEU-Master-25792-bab 1.Image.Marked.pdf - 706 KB

• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR SUB SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2009 � 2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN EARNINGS MANAGEMENT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN TAHUN 2010 � 2011
• PENGARUH EARNING MANAGEMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR SUB-SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR SUB SEKTOR TEKSTIL DAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011
• AUDIT SISTEM INFORMASI BAGIAN TATA USAHA PADA PUSBINDIKLAT PENELITI LIPI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING MANAGEMENT TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR PADA TAHUN 2010- 2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KEBIJAKAN DIVIDEN, MANAJEMEN LABA, DAN KINERJA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2010-2012
• PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, KOMPENSASI BONUS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2012