PERAN DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK IZIN EDAR ALAT KESEHATAN TERHADAP ALAT KESEHATAN YANG DI IMPOR BUKAN OLEH PEMILIK IZIN EDAR ALAT KESEHATAN

Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di Indonesia tidak hanya berasal dari hasil produksi dalam negeri, tapi juga berasal dari hasil importasi. Era globalisasi dan perdagangan bebas pada Masyarakat Ekonomi Asean meningkatkan peluang masuknya produk alat kesehatan sehingga mengakibatkan jumlah dan jenis alat kesehatan impor yang beredar di Indonesia semakin meningkat. Saat ini jumlah alat kesehatan impor mencapai nilai 92% dan sisanya 8% merupakan produk dalam negeri (data dari website info alat kesehatan kementerian kesehatan). Importasi alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan/izin penyalur alat kesehatan (izin untuk melakukan distribusi alat kesehatan) dan izin edar alat kesehatan (izin untuk mengedarkan produk alat kesehatan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Proses importasi alat kesehatan hanya dapat dilakukan apabila pelaku usaha tersebut merupakan pemegang hak ekslusif dari produk yang telah didaftarkan di Kementrian Kesehatan RI atau dalam hal ini biasa disebut dengan pemilik izin edar. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika pemilik izin edar tersebut dirugikan atas beredarnya produk alat kesehatan yang seharusnya hanya bisa diimpor oleh pemilik izin edar, namun pada kenyataannya produk alat kesehatan tersebut dapat diedarkan oleh perusahaan yang notabennya bukan pemegang hak eksklusif. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang dilakukan direktorat pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan kepada pemilik izin edar alat kesehatan dalam menanggulangi alat kesehatan yang diimpor bukan oleh pemilik izin edar.

1.  UEU-Master-25795-cover.Image.Marked.pdf - 193 KB
2.  UEU-Master-25795-pengesahan.Image.Marked.pdf - 192 KB
3.  UEU-Master-25795-persetujuan.Image.Marked.pdf - 184 KB
4.  UEU-Master-25795-pernyataan.Image.Marked.pdf - 242 KB
5.  UEU-Master-25795-abstrak.Image.Marked.pdf - 185 KB
6.  UEU-Master-25795-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 183 KB
7.  UEU-Master-25795-daftar isi.Image.Marked.pdf - 183 KB
8.  UEU-Master-25795-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 214 KB
9.  UEU-Master-25795-bab 1.Image.Marked.pdf - 294 KB

• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI KASUS PADA PT.CHIEN FU UTAMA PLASTIK)
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMSOSTEK PADA PT. MECOSIN INDONESIA
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ADVOKAT DITINJAU DARI UU NO.18 TAHUN 2003
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HIDUP LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI PERTAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITEUREUP KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUKSI OBAT (Studi Putusan No. 2336/Pid.Sus/2013/PN.Jakarta Barat)