KAJIAN YURIDIS ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG 
PENGOLAHAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG  BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN KARANG HIAS

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Master Theses » Magister Hukum
Posted by [email protected] at 24/06/2022 14:59:50 • 1479 Views

KAJIAN YURIDIS ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGOLAHAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN KARANG HIAS

Created by :
ZAMRULLAH ( 20180402065 )

Subject:	YURIDIS WILAYAH PESISIR PULAU-PULAU KECIL
Alt. Subject :	JURISDICTION COASTAL AREAS SMALL ISLANDS
Keyword:	Perdagangan Karang Hias Kepastian Hukum Investasi

Description:

Perdagangan karang hias telah terjadi sejak tahun 1970 hingga sekarang dengan pasar utama di Eropa, yang berasal dari Hasil Transpalansi/budidaya dan Alam, jumlahnya ditetapkan berdasarkan kuota. Karang Hias yang akan dikirim wajib mencantumkan SKK (Surat Keterangan Ketelusuran) agar dapat diterbitkan HC (Health Certificate) oleh BKIPM-KKP sebagai syarat masuk dalam INSW Bea dan Cukai sehingga memenuhi syarat ekspor bagi barang Larangan Terbatas (Lartas). Karang Hias masuk dalam CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), dalam Appendiks II adalah spesies yang perdagangannya hanya boleh dari turunan F1 (penangkaran). Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, tidak mengatur secara jelas perdagangan karang hias, hanya dari hasil penelitian LIPI tentang kesehatan ekosistem terumbu karang saja karang hias dapat diperdagangkan dengan kuota. Pada pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 2014 diatur setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menambang terumbu karang hias yang menimbulkan kerusakan ekosistem serta mengambil terumbu karang hias di kawasan konservasi. Karang Hias ditetapkan sebagai daftar negative investasi dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Perdagangan Karang Hias menjadi pekerjaan rumah pemerintah karena menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup

Contributor	:	Dr. Zulfikri Aboebakar, Ak., CPA., S.H., M.H.
Date Create	:	24/06/2022
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Master-20180402065
Collection ID	:	20180402065

Source :
Master Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@2022 Perpustakaan Universitas Esa Unggul

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/kajian-yuridis-atas-undangundang-no-1-tahun-2014-tentang--perubahan-atas-undangundang-no-27-tahun-2007-tentang-pengolahan-wilayah-pesisir-dan-pulaupulau-kecil-yang--berkaitan-dengan-perdagangan-karang-hias-25798.html

[ Free Download - Free for All ]