IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA TASIKMALAYA

Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya yang mengatur mulai dari tingkat usia dini sampai jenjang menengah. Dalam implementasinya beragam fakta telah mengakibatkan ketidakefektifan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji ketidakefektifan implementasi penyelenggaraan pendidikan dasar dari perspektif proses yang meliputi aspek: Pengorganisasian, Interpretasi,dan Aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian terdiri dari: Walikota, Kepala Bappeda, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Kepala Bidang Pembinaan SD, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Kepala Sekolah SD dan SMP Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2013-2017 sudah dilaksanakan, walaupun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tahapan implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya, baik dalam tahapan pengorganisasian, tahapan interpretasi maupun tahapan aplikasi memiliki beberapa kelemahan. Kemudian dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya, Komitmen politik dan pengembangan kapasitas menjadi aktivitas dasar yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya harus dapat menyamakan pemahaman dan persepsi pentingnya kebutuhan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar.

1.  UEU-PhD-26400-4_0007.pdf - 327 KB