PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan. Beberapa Peraturan PerUndang-Undangan yang memberikan pengertian tentang Anak yakni Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 47 (ayat 1) anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 memberikan definisi tentang anak yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang anak yang masih berusia 16 tahun pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pada tahun 2009 terhadap seorang anak putri yang masih berusia 13 tahun dan dia adalah siswi kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) disalah satu perguruan swasta di Jakarta Barat. Dengan menggunakan penelitian yang bersifat normatif Penulis mencoba mengkaji sebab akibat dari anak yang berkonflik dengan hukum,adapun hasil kesimpulan penulis adalah bahwasannya pelaku layak untuk mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Pemberlakuan Undang-Undang pengadilan anak pada setiap perkara anak telah dilengkapi dengan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas balai pemasyarakatan tentang kondisi anak dan lingkungannya serta latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan. Selain itu ketentuan yang tercantum dalam Undang � undang Nomor 3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak lebih menekankan pada segi penghukuman, walaupun dijelaskan juga bahwa anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dan juga departemen sosial. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara dari pada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak. Pengetahuan aparat penegak hukum khususnya di Indonesia tentang penanganan kasus anak memang masih kurang. Aturan yang diterapkan juga hampir sama perlakuannya dengan penerapan aturan bagi terpidana dewasa. Pertimbangan psikologis dan kepentingan si anak menjadi nomor dua. Padahal untuk penangan kasus anak seharusnya sangat berbeda dengan perlakuan pelaku tindak pidana dewasa. Aturan � aturan yang mendasari terbentuknya perlindungan bagi anak semestinya wajib dikuasai dan dipahami dengan baik, sehingga dalam penerapan sanksi bagi anak lebih mengedepankan sanksi yang dapat bersifat lebih edukatif.

1.  UEU-Undergraduate-3067-COVER.pdf - 45 KB
2.  UEU-Undergraduate-3067-A B S T R A K.pdf - 8 KB
3.  UEU-Undergraduate-3067-DAFTAR ISI.pdf - 37 KB
4.  UEU-Undergraduate-3067-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 12 KB
5.  UEU-Undergraduate-3067-KATA MUTIARA.pdf - 34 KB
6.  UEU-Undergraduate-3067-KATA PENGANTAR.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-3067-LAMPIRAN.pdf - 126 KB
8.  UEU-Undergraduate-3067-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1316 KB
9.  UEU-Undergraduate-3067-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 224 KB
10.  UEU-Undergraduate-3067-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 44 KB

• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)