Keyword
Mode	Free Text Search Boolean Rule Search Expanded Search (for Free text search only)

PENERAPAN KONSEP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY)

1. JCA of LAW
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/286/233

• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
• PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBANDINGAN HUKUM ACARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG SITAAN NARAPIDANA TIDAK KORUPSI YANG MENGAJUKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studu Kasus 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA SYAFRUDIN ARSYAD TUMENGGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR. 1555 K / PID. SUS/ 2019)
• TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 121K/PID.SUS/2020
• ANALISA YURIDIS PENERAPAN TIPIKOR DAN TPPU DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
• DISPARITAS HUKUMAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG

POLLING