TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET

Cyber crime adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Dimana Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi. Semua orang dengan mudah mengakses situssitus kedalam dunia maya. Cyber crime merupakan fenomena sosial yang membuka cakrawala keilmuan dalam dunia hukum. Hal ini dimaksudkan betapa dasyatnya suatu kejahatan dapat dilakukan hanya dengan berduduk manis didepan komputer. Cyber Crime merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang membawa implikasi sangat luas dalam seluruh bidang kehidupan yang terkait erta dengan economic crime dan organized crimes. Hal ini berkaitan karena cyber crime terjadi dengan adanya transaksi jual beli di dunia maya, seperti contohnya terjadinya tindak pidana penipuan akibat transaksi jual beli barang melalui sarana internet. Latar belakang seseorang melakukan cyber crime dalam hal ini tindak pidana penipuan transaksi jual � beli barang melalui internet adalah adanya peluang (oppurtunity ), faktor ekonomi dimana seseorang selalu tidak pernah merasa puas, kemampuan seseorang dalam teknologi informasi, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan longgarnya kebijakan undang-undang . Faktor Ekonomi dan pola pikir masyarakat Indonesia yang selalu tergiur akan barang murah maupun barang diskon merupakan akar yang penting atau sebab yang penting mengapa seseorang melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual � beli barang di Internet . Untuk meminimalisasikan tindak tersebut, pemerintah memiliki upaya-upaya perlindungan dalam melindungi masyarakat yaitu memberikan peringatan, penyuluhan mengenai bahaya-bahaya yang terdapat dalam dunia maya, dan memberikan informasi mengenai serangan serta teknik pengantisipasian terhadap ancaman ancaman yang mungkin terjadi di dunia maya. Apabila tindak pidana ini sudah membuat keresahan masyarakat maka pemerintah mengambil penindakan melalui kepolisian dengan jalan represif (memaksa) berupa penanganan tindak pidana penipuan. Alat yang dipakai oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan akibat transaksi jual � beli barang di internet dengan menggunakan pasal berlapis dari kebijakan dalam Kitab Undang � Undang Hukum Pidana Pasal 378 sebagai �Lex Generalis� dan kebijakan dalam Undang � Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dengan sanksi pidana Pasal 45 ayat (2) sebagai �Lex Specialis�. Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis memakai metode penelitian Normatif Empiris. Acuan Normatif, penulis berupa sumber � sumber yang terdapat pada buku � buku, undang � undang atau hasil penelitian yang bersifat informasi. Kemudian acuan Empiris, penulis melakukan penelitian secara langsung ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Subdit IT & Cyber Crime Bareskrim Markas Besar Polri.

1.  UEU-Undergraduate-332-ABSTRAK.pdf - 13 KB
2.  UEU-Undergraduate-332-BAB_I.pdf - 63 KB
3.  UEU-Undergraduate-332-COVER.pdf - 18 KB
4.  UEU-Undergraduate-332-DAFTAR_ISI.pdf - 22 KB
5.  UEU-Undergraduate-332-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 18 KB
6.  UEU-Undergraduate-332-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 27 KB
7.  UEU-Undergraduate-332-LEMBAR_PERNYATAAN.pdf - 18 KB

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET