ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN DITINJAU DARI PASAL 374 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL)

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 � Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Dimana dalam kasus ini, Selviana alias Selvi seorang sales marketing merangkap kasir menggunakan jabatannya untuk menggelapkan uang perusahaan tanpa seizin pemilik perusahaan (PT. Prima Karya Cipta-KLOTS). Maksud penulisan ini adalah untuk tujuan akademis, yaitu memahami tentang dasar diperberatnya pidana dalam tindak pidana penggelapan dalam hubungannya dengan Pasal 374 KUHP dan untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan dalam perkara pidana No. 499/Pid.B/ 2009/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari data sekunder, yaitu berupa undang-undang, buku-buku ilmiah, kamus atau ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar diperberatnya pidana dalam tindak pidana penggelapan adalah Pasal 374 KUHP, dimana pemberatannya adalah (a) Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), (b) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep) dan (c) Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang). Mengenai unsur subyektif dan obyektif, bahwa unsur subyek pidana adalah manusia, dimana dalam hal ini (a) Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri dan sebagainya, (b) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan �kejiwaan� dan (c) ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang. Alasan hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan dalam perkara pidaa No. 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel adalah agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang sama, disisi lain, pemidanaan bersyarat diharapkan akan sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tingkat pemula. dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas dan pengimbangan. Diharapkan kepada hakim, agar dapat tetap melakukan pengawasan kepada pelaku meskipun pelaku tidak dipenjara dan hanya diberikan hukuman percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dengan demikian pelaksanaan pidana bersyarat benar-benar terlaksana dan bermanfaat bagi diri terpidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1.  UEU-Undergraduate-3453-BABI.pdf - 49 KB
2.  UEU-Undergraduate-3453-COVER.pdf - 44 KB
3.  UEU-Undergraduate-3453-SURAT PERNYATAAN.pdf - 933 KB
4.  UEU-Undergraduate-3453-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 784 KB
5.  UEU-Undergraduate-3453-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 919 KB
6.  UEU-Undergraduate-3453-ABSTRAK.pdf - 36 KB
7.  UEU-Undergraduate-3453-KATA PENGANTAR.pdf - 37 KB
8.  UEU-Undergraduate-3453-DAFTAR ISI.pdf - 37 KB
9.  UEU-Undergraduate-3453-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 26 KB

• ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN DITINJAU DARI PASAL 374 KUHP (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL)