PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK BISNIS PENGADAAN BARANG PADA INDUSTRI MANUFAKTUR (STUDI KASUS PADA PT GAGAH LAMBANG PERKASA DENGAN PT CORIN TEKNIK SOLUSI)

Kontrak bisnis manufaktur merupakan perjanjian yang bersifat khas dalam pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kontrak bisnis sering mengalami hambatan karena ada kesalahpahaman dalam menafsirkan klausul kontrak sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa. Setelah terjadi sengketa apa upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan bagaimana proses penyelesaian sengketa apabila terjadi ketidaksesuaian pengiriman barang yang sudah sesuai dengan isi kontrak, namun diklaim tidak memenuhi spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak bisnis? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kontrak bisnis manufaktur antara PT Gagah Lambang Perkasa (GLP) dengan PT Corin Teknik Solusi (CTS). Penelitian ini mengggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji dan menelaah isi perjanjian. Hasil penelitian menunjukan kekeliruan CTS dalam menafsirkan isi dalam kontrak terjadi karena kekurang akuratan data teknis barang pesanan yang diberikan oleh GLP. Upaya yang dilakukan oleh GLP dan CTS dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan mencari cara yang terbaik dengan mengedepankan iktikad baik melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Proses penyelesian sengketa tercapai dengan kesediaan CTS menerima klaim GLP dengan cara menyempurnakan barang pesanan GLP dan GLP memberikan kompensasi berupa tambahan waktu, biaya dan order tambahan sehingga perjanjian dapat terlaksana dengan baik dan hubungan bisnis tetap berjalan dengan baik. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian bahwa prinsip penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis manufaktur adalah dengan cara damai dengan menerapkan prinsip saling menguntungkan (win-win solution) agar kontrak bisnis dapat berlangsung terus dan tidak menghambat proses produksi

1.  UEU-Master-36339-COVER.Image.Marked.pdf - 196 KB
2.  UEU-Master-36339-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 363 KB
3.  UEU-Master-36339-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 480 KB
4.  UEU-Master-36339-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 371 KB
5.  UEU-Master-36339-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 531 KB
6.  UEU-Master-36339-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 193 KB
7.  UEU-Master-36339-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 387 KB
8.  UEU-Master-36339-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 352 KB
9.  UEU-Master-36339-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 434 KB
10.  UEU-Master-36339-BAB1.Image.Marked.pdf - 595 KB

• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG
• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGTERHADAP SENGKETA TATA USAHA NEGARATENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI BNI 1946AKIBAT SKANDAL PEMALSUAN LC FIKTIF (STUDI KASUS PUTUSAN MARI No. 360/K/TUN/2005)
• ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
• PENERAPAN ULTRA PETITA PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI (Studi Kasus Pemilukada Daerah Jawa Timur Putusan Nomor.41/PHPU.D-VI/2008)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIBIDANG KEPEGAWAIAN
• Pilihan penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) provinsi DKI Jakarta
• PERANAN LEMBAGA PERADATAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN AMAHAI, MALUKU TENGAH
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR O6 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS
• ANALISIS HUKUM TENTANG ARBITRASE DAN MEDIASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN