PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) KAITAN DENGAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO.11 TAHUN 2008

Abstrak Indonesia dengan jumah penduduk 4 terbesar di dunia memegang peranan penting dalam perdagangan secara elektronik (e-commerce). E-commerce adalah sistem perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan merupakan sistem perdagangan yang inovatif yang memungkinkan terjadinya transaksi elektronik secara cepat ke seluruh penjuru dunia melalui dunia maya (cyber world) tanpa ada batasan (borderless). Sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan e-commerce oleh masyarakat maka akan hal ini akan mempertinggi resiko timbulnya persengketaan perdagangan akibat adanya proses transaksi jual beli secara elektronik. Melihat kondisi yang ada, maka perlu ditemukan suatu sistem yang tepat, efektif dan efesien dan memiliki kemampuan penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Untuk menjawab hal ini, maka dunia bisnis modern berpaling pada Online Dispute Resulution (ODR) sebagai penyelesaian sengketa alternatif karena kebutuhan akan penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya yang murah dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi untuk berinteraksi secara online. Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa secara online mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang penggunaan internetnya cukup tinggi. Ada beberapa negara telah memanfaatkan sistem ini seperti Amerika Serikat dan Canada. Ada pertanyaan besar yang perlu dijawab yaitu apakah indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang menunjang sistem penyelesaian sengketa dengan menggunakan Online Dispute Resolution (ODR). Apakan Undang � Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 sudah mengakomodasi ORD sebagai alternatif penyelesaian sengketa?Menjawab hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa perangkat hukum positif yang terkait dengan teknologi informasi sebagian besar sudah terakomodasi dalam UU ITE dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah bagaimana pemerintah mewujudkan hal tersebut dengan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan Online Dispute Resolution (ODR) sehingga pemanfaatan teknologi informasi dalam perdagangan secara elektronik dapat dilakukan dengan maksimal.

1.  UEU-Journal-3653-adel-chandra.pdf - 249 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010