KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA DAN PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN BAKU WARALABA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS DRAFT PERJANJIAN WARALABA ALFAMART)

Krisis ekonomi global yang menerpa dunia beberapa waktu lalu juga sangat berimbas besar/memukul kepada keadaan ekonomi di Indonesia yang sangat berat saat Tahun 1998, dimana pertumbuhan sektorriil(seperti pertanian, pertambangan, dan industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional) maupun sektornon riil Indonesia (seperti listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa) mengalami penurunan yang sangat dratis. Seiring perjalan waktu dalam +satu dekade ini perekonomian Indonesia mulai mengarah pada pemulihan krisis ekonomi yang tercermin dari membaiknya kondisi ekonomi makro dengan indicator terkendalinya inflasi, stabilnya nilai tukar terhadap nilai mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat, rendahnya suku bunga bank dan lain sebagainya. Sejalan dengan kemajuan itu, maka beberapa waktu lalu di Indonesia mulailah mengeliat kembali perkembangan usaha disektor retail,dengan masuknya modal untuk mendirikan usaha-usaha retaildari negara-negara maju ke Indonesia dengan mengusung label usaha retail meraka yang telah mendunia seperti �Carefour, Hypermart, KFC, dan Mc Donald, dll�. Usaha retailasli Indonesia yang ikut bangkit dengan kembali berjayanya labellabel usaha Matahari Dept. Store, Metro, dan Alfamart serta Indomart. Jenis-jenis usaha yang disebut diatas seperti KFC, Mc Donald, Resto Penang Malaysia, Alfamart dan Indomartadalah usaha-usaha cukup maju denganmenggunakan strategi usaha waralaba. Usaha dengan strategi bermotif waralaba inilah yang menarik untuk ditelit dari sisi hukumnya oleh Penulis, mengingat dalam perjanjian semacam ini nilai tawar dari Penerima Waralaba (pengguna jasa dari lebih lemah jika dibandingkan dengan si Pemberi Waralaba. Hal ini dapat dilihat dari kontrak perjanjian yang ada biasanya sudah format baku dari pihak Pemberi Waralaba tanpa bisa ditawar-tawar lagi oleh pihak Penerima Waralaba.Selain itu juga bentuk Perjanjian Waralaba tidaklah dikenal dalam sistem hukum keperdataan kita (KUHPerdata), tetapi usahausaha dengan cara ini telah nyata ada dan berkembang dengan pesat di masyarakat Indonesia. Dengan judul �Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Pemberi Waralaba Dan Penerima Waralaba Dalam Perjanjian BakuWaralaba Ditinjau Dari Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Draft Perjanjian Waralaba Alfamart)�. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana keabsahan perjanjian waralaba yang merupakan bentuk perjanjian baku?; dan Apakah terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba Alfamart? Penelitian ini bertujuan: Mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang keabsahan dari perjanjian baku waralaba; dan Mendapatkan gambaran yang jelas secara komprehensif tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Penelitian ini menggunakan Metodelogi Penelitian Normatifyaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitianyang dibahas. Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Perjanjian Waralaba Alfamart bukan merupakan perjanjian baku yang dilarang oleh undang-undang, Perjanjian Waralaba Alfamart tetap sah menurut hukum perdata, dan tetap terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Saran dan masukan dari Penulis agarPeraturan Presiden tentang Waralaba dirubah menjadi undang-undang sehingga pengaturan waralaba bisa lebih jelas terutama mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait dalam Perjanjian Waralaba. Serta mendorong kepada pihak Pemerintah dan DPR untuk segera kembali mengagendakan serta membuat Rancangan Undang-undang pengganti KUHPerdata Indonesia untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum keperdataan di Tanah Air dan juga perkembangan hukum keperdataan internasional.

1.  UEU-Undergraduate-388-COVER.pdf - 14 KB
2.  UEU-Undergraduate-388-LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf - 7 KB
3.  UEU-Undergraduate-388-LEMBAR_PERNYATAAN_KEASLIAN.pdf - 7 KB
4.  UEU-Undergraduate-388-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 8 KB
5.  UEU-Undergraduate-388-ABSTRAK.pdf - 14 KB
6.  UEU-Undergraduate-388-KATA_PENGANTAR.pdf - 11 KB
7.  UEU-Undergraduate-388-DAFTAR_ISI.pdf - 10 KB
8.  UEU-Undergraduate-388-BAB_I.pdf - 62 KB
9.  UEU-Undergraduate-388-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 13 KB
10.  UEU-Undergraduate-388-LAMPIRAN.pdf - 28 KB

• KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA DAN PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN BAKU WARALABA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS DRAFT PERJANJIAN WARALABA ALFAMART)