TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN KUASA KHUSUS DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NO:12/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST)

Didalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks setiap individu mempunyai aneka ragam warna kepentingan yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhannya mereka saling berhubungan atau saling kontak satu dengan yang lain diantara mereka, untuk mencapai keadaan yang diinginkan maka diadakanlah suatu transaksi berdasarkan dengan kata sepakat dan kehendak bersama, seperti dalam transaksi apapun,baik itu jual-beli tanah atau barang, tetapi adakalanya kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam itu saling berbenturan, yang pada akhirnya menimbulkan aksesakses sengketa di muka pengadilan. salah satu upaya agar kepentingan tersebut tetap terjaga dan terlindungi, biasanya mereka menguasakannya kepada orang lain dan sekaligus menyerahkan perkaranya agar diselesaikan dimuka sidang Pengadilan. Perbuatan sedemikian rupa dalam lapangan hukum perdata dikenal dengan nama �pemberian kuasa khusus� untuk menyelenggarakan segala urusan dan kepentingan pemberi kuasa kepada penerima kuasa itu disebut advokad/pengacara kuasa khusus yang diperuntukan dalam menyelesaikan suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri terdapat dalam Pasal 123 ayat 1 HIR dan Pasal 147 ayat 1 RBg yang mana maksud pembuat undang-undang menetapkan pasal ini adalah untuk melindungi kepentingan orang-orang yang terlanggar haknya serta untuk memberikan pelayanan hukum yang seadil-adilnya. Dalam kenyataan sering kita jumpai surat kuasa khusus cacat hukum yang menyebabkan niet onvankelijk verklaard (No), lantaran surat kuasa yang dimiliki pengacara cacat hukum meski sekedar persyaratan formil, surat kuasa memang tak boleh disepelekan,tidak sedikit gugatan yang akhirnya kandas hanya karena tersandung masalah surat kuasa Dalam studi kasus putusan perkara perdata No. 12/Merek/2003/PN PT.Supermax International Private Limited suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum negara India, berkedudukan di malhotra house 4th Floor, OPP.G.PO, Fort,Mumbai, 400.001. India.pokok permasalahan adalah apa syarat pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum surat kuasa khusus tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.Metode Penelitian menggunakan normatif dan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier dan memakai ,pendekatan.deskritif,teknik dalam pokok analisis bersifat kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah syarat sahnya pemberian kuasa walaupun tidak diatur secara tegas, anggapan ini bisa diberlakukan berdasarkan �Lex spesialis derogate legi generali�,artinya apabila didalam ketentuan hukum khusus tidak diatur,maka ketentuan hukum yang umum dapat diberlakukan,Seperti yang dinyatakan Pasal 1319 KUH Perdata Bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama tertentu,tunduk pada peraturan-peraturan dalam bab ini dan bab yang lalu. bab yang lalu pada pasal ini adalah bab II tentang perikatan yang dilahirkan dari perjanjian dan bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya. Dengan adanya peraturan yang menyatakan demikian,maka pembicaraan mengenai syarat sahnya pemberian kuasa dapat diproyeksikan pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata,dan dasar pertimbangan Hakim didapat fakta hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan Kuasa Penggugat mengadung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal surat kuasa khusus sebagaimana diwajibkan dalam beracara di Pengadilan, serta gugatan dibuat dan oleh Kuasa Penggugat (incasu Kartini Muljadi,SH) sebelum dirinya menerima kuasa dari Penggugat (principal), karena menjadikan formalitas gugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, sesuai dengan aturan yang berlaku seperti; tidak ada terjemahan resminya, tidak ditanda tangani Notaris di mumbai, India dan tidak dilegalisir oleh konsul Jenderal Republik Indonesia di Mumbai.

1.  UEU-Undergraduate-4081-abstraksi1_ok.pdf - 19 KB
2.  UEU-Undergraduate-4081-bab1.pdf - 37 KB
3.  UEU-Undergraduate-4081-cover1_ok.pdf - 22 KB
4.  UEU-Undergraduate-4081-daftarisi1_ok.pdf - 40 KB
5.  UEU-Undergraduate-4081-daftarpustaka1_ok.pdf - 10 KB
6.  UEU-Undergraduate-4081-katapengantar1_ok.pdf - 42 KB
7.  UEU-Undergraduate-4081-lampiran1_ok.pdf - 6 KB
8.  UEU-Undergraduate-4081-pengesahan1_ok.pdf - 51 KB
9.  UEU-Undergraduate-4081-pernyataankeaslian1_ok.pdf - 63 KB
10.  UEU-Undergraduate-4081-persetujuan1_ok.pdf - 50 KB

• TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN KUASA KHUSUS DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Perkara Perdata No:12/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst)