TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISHARMONI UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM PENERAPAN ADAT ISTIADAT DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Kontroversi mengenai dampak pornografi bagi masyarakat serta status hukumnya masih menjadi perdebatan yang tidak terselesaikan. Pada dasarnya perdebatan ini merupakan perdebatan mengenai apakah pornografi harus dikategorikan sebagai suatu hal yang dilarang sama sekali atau menjadi subjek sebuah sensor. Namun, mengingat basis regulasi pornografi ini adalah KUHP, keberadaan delik-delik dalam Undang-Undang Pornografi justru menimbulkan persoalan baru. Ketidakjelasan konsep pornografi dan upaya membakukan standar kesusilaan berdasarkan pemahaman satu kelompok tertentu akan hakikat moralitas cenderung membatasi hak-hak kebebasan seseorang untuk berekspresi. Ketidakjelasan konsep ini, yang maksud awalnya adalah sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan seksualitas, justru berpotensi menyeret banyak pihak sebagai pelaku kriminal. Pada akhirnya, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang sedianya akan menjadi regulasi pornografi dan pornoaksi, bisa diskriminatif terhadap masyarakat miskin dan pedesaaan. Mereka yang mandi telanjang di sungai-sungai, ibu-ibu yang menyusui anaknya di tempat-tempat umum karena keterbatasan akses ruang privat, turis-turis yang sedang berjemur dipantai, seniman-seniman yang menggelar kesenian rakyat, ataupun olahragawan dari cabang tertentu kemungkinan besar bisa didakwa sebagai pelaku kriminal seksualitas. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai pemberlakukan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan pengaturan mengenai delik pornografi dan pengenaan sanksi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu Undang-Undang Pornografi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran atas prinsip-prinsip kemajemukan, dan ketiadaan perlindungan atas seni budaya telah bertentangan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi (Pasal 3 ayat (3)); hak atas diperhatikan dan dilindunginya perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum dasar (Pasal 6 ayat (1)); hak atas perlindungan identitas budaya masyarakat hukum adat (sebagian dari Pasal 6 ayat (2); hak atas perlindungan bagi pengembangan diri (sebagian Pasal 12); hak untuk mencerdaskan diri (sebagian Pasal 12); hak untuk meningkatkan kualitas hidup (sebagian Pasal 12); hak untuk mengembangkan diri danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuandan teknologi, seni, dan budaya [sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadi, bangsa, dan umat manusia] (Pasal 13); hak atas kebebasan mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya (sebagian Pasal 23 ayat (2); hak mempunyai milik demi pengembangan diri[nya], keluarga, bangsa, dan masyarakat (sebagian Pasal 36 ayat (1)); dan hak untuk tidak dirampas miliknya (secara sewenangwenang dan secara melawan hukum) (Pasal 36 ayat (2)). Pengaturan delik pornografi dan pengenaan sanksi yang terdapat dalam undang-undang pornografi yaitu pada Pasal 8 Undang-Undang Pornografi mengandung arti bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Disamping itu pengaturan mengenai larangan Jasa pornografi dan menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

1.  UEU-Undergraduate-4110-abstrak1_ali.pdf - 11 KB
2.  UEU-Undergraduate-4110-cover1_ali.pdf - 57 KB
3.  UEU-Undergraduate-4110-daftar isi1_ali.pdf - 14 KB
4.  UEU-Undergraduate-4110-daftar pustaka1_ali.pdf - 18 KB
5.  UEU-Undergraduate-4110-lembar kata pengantar1_ali.pdf - 11 KB
6.  UEU-Undergraduate-4110-lembar pengesahan1_ali.pdf - 21 KB
7.  UEU-Undergraduate-4110-lembar pernyataan1_ali.pdf - 20 KB
8.  UEU-Undergraduate-4110-lembar persetujuan1_ali.pdf - 20 KB
9.  UEU-Undergraduate-4110-BAB 1_ali.pdf - 50 KB

• TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISHARMONI UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM PENERAPAN ADAT ISTIADAT DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA