PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN PENAGGULANGANNYA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Lima tahun belakangan ini, Indonesia sering dilanda gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa, dan kerusakan. Hal ini, disebabkan oleh posisi Indonesia yang terletak pada daerah pertemuan tiga lempeng besar yang aktif yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Pemerintah harus melindungi setiap warga Negara sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Salah satu cara pemerintah melindungi korban gempa adalah dengan pemberlakuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Skripsi ini membahas mengenai pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap korban bencana alam khususnya gempa bumi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua bagaimana efektifitas perlindungan korban bencana alam gempa bumi, khususnya di daerah Tasikmalaya. Adapun cara penulis meneliti permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan penelitian hukum normatif-empiris. Dimana sifat penulisan skipsi ini bersifat deskriptif. Sebagai bahan penulisan penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dari data yang ada penulis pada akhirnya melakukan analisis data secara kualitatif. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pertama Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang terdiri dari 13 Bab dan 85 Pasal, diundangkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kelemahan koordinasi antar sektor serta menyediakan landasan hukum yang kuat bagi korban bencana alam kususnya gempa bumi dalam penanganan masalah bencana dan diharapkan bisa terwujud penanganan bencana yang sistimatis, terpadu dan terkoordinasi. Sebagaimana diketahui bersama, posisi Indonesia secara geografis sangat rawan bencana alam khususnya gempa bumi. Dimana letak Indonesia berada diantara dua patahan yang masih aktif yang sering bertubrukan yang menyebabkan rawan bencana bumi yang memungkinkan terjadinya tsunami. Sedangkan yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana adalah pemerintah. Dalam penanggulangan bencana pemerintah seharusnya memberikan perlindungan HAM terhadap korban seperti hak hidup (jaminan fisik dan mental), hak atas perlindungan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar, perlindungan ekonomi, sosial, dan budaya (pendidikan, perumahan, dan pekerjaan), dan perlindungan atas hak sipil dan politik (hak untuk kembali berhubungan dengan keluarga yang hilang atau meninggal). Kedua Meskipun upaya-upaya terpadu, dan terkoordinasi telah difasilitasi melalui Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Peyelenggaraan Penanggulangan Bencana, namun kennyataan dilapangan pada kasus bencana gempa bumi khususnya di Tasikmalaya masih belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Pada beberapa daerah, masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi masih banyak yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dikarenakan keterbatasan dana dari pemerintah dalam mengupayakan penanggulangan bencana.

1.  UEU-Undergraduate-4182-cover.pdf - 91 KB
2.  UEU-Undergraduate-4182-persetujuan1_ok.pdf - 45 KB
3.  UEU-Undergraduate-4182-persembahankeaslian1_ok.pdf - 67 KB
4.  UEU-Undergraduate-4182-pengesahan1_ok.pdf - 45 KB
5.  UEU-Undergraduate-4182-abstrak1_ok.pdf - 47 KB
6.  UEU-Undergraduate-4182-pengantar1_ok.pdf - 50 KB
7.  UEU-Undergraduate-4182-daftarisi1_ok.pdf - 51 KB
8.  UEU-Undergraduate-4182-daftarpustaka1_ok.pdf - 53 KB
9.  UEU-Undergraduate-4182-bab1.pdf - 85 KB

• PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN PENAGGULANGANNYA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA