TINJAUAN YURIDIS ATAS PERSELISIHAN HAK YANG TERCANTUM DALAM PKB / KKB YANG TERJADI PADA PT. X (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN NO. 061 / G / 2008 / PHI. SRG)

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja sendiri timbul karena adanya Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Dari hubungan kerja tersebut lahirlah Upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pekerja/buruh dengan perusahaan. Yang didalam perjanjian kerja tersebut juga tercantun komponen upah dan komponen non-upah yang didapat pekerja, contoh adalah THR.Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja atau Keluarga menjelang Hari raya keagamaan yang berupa Uang atau bentuk lain. Akan tetapi sering dalam pelaksanaannya sering atau banyak dijumpai adanya perselisihan Hak tersebut, yang dikarenakan ketidak-mampuan pihak yang telah bersepakat. Dalam tulisan ini penulis ingin melakukan studi kasus dari putusan nomor 061/G/2008/PHI.Srg yang intinya Pengusaha yang karena kondisi perusahaanya tidak mampu membayar THR yang akan dikaitkan dengan hukum positif. Penulis dalam skripsi ini ingin membahas 2 masalah, yaitu: Bagaimanakah aturan hukum terhadap penyimpangan isi dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB/KKB) dan bagaimana sanksi yang mengatur bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut. Lalu Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa terhadap penyimpangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) pada PT X terkait kasus pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian normatif dengan analisa pendekatan deskriptif, adapun data yang penulis gunakan adalah data sekunder,meliputi sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan jawaban ilmiah tentang penyimpangan terhadap Perjanjian kerja bersama (PKB). Adapun jawaban dari penelitian tersebut menurut penulis adalah harus ada kesepakatan baru dari kedua belah pihak. Jadi bila dikaitkan dengan KUHPerdata maka di dalam Perjanjian yang awalnya telah disepakati dapat disimpangi dengan catatan bahwa hal tersebut hanya bersifat pelengkap. Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi, yaitu: penuntutan hak dan ganti kerugian. Adapun tentang tahap penyelesaiannya diselesaikan dalam dua tahap yaitu pertama tahapan penyelesaian diluar pengadilan yaitu bipartit, mediasi,dan penyelesaian didalam sidang pengadilan yang putusannya mengabulkan Tergugat untuk membayar THR sebesar 100% (seratus persen), dan terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan kasasi. Di dalam kesimpulan penulis menuliskan bahwa terhadap penyimpangan isi perjanjian diperbolehkan dengan syarat harus ada kesepakatan baru antara kedua belah pihak, jadi penyimpangan terhadap isi perjanjian tidak bisa dilakukan hanya satu pihak. Penulis juga menyarankan agar pemerintah membuatkan sanksi yang baku.

1.  UEU-Undergraduate-4353-cover1_pdf sutrisno jadi.pdf - 69 KB
2.  UEU-Undergraduate-4353-pernyatan1_pdf sutrisno jadi.pdf - 80 KB
3.  UEU-Undergraduate-4353-persetujuan1_pdf sutrisno jadi.pdf - 80 KB
4.  UEU-Undergraduate-4353-pengesahan1_pdf sutrisno jadi.pdf - 80 KB
5.  UEU-Undergraduate-4353-abstrak1_pdf sutrisno jadi.pdf - 42 KB
6.  UEU-Undergraduate-4353-pengantar1_pdf sutrisno jadi.pdf - 42 KB
7.  UEU-Undergraduate-4353-daftarisi1_pdf sutrisno jadi.pdf - 43 KB
8.  UEU-Undergraduate-4353-daftarpustaka1_pdf sutrisno jadi.pdf - 22 KB
9.  UEU-Undergraduate-4353-bab1.pdf - 67 KB

• TINJAUAN YURIDIS ATAS PERSELISIHAN HAK YANG TERCANTUM DALAM PKB / KKB YANG TERJADI PADA PT. X (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN NO. 061 / G / 2008 / PHI. Srg)