TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NO 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN ( DALAM PERSPEKTIF HAK-HAK KAUM PEREMPUAN)

Dalam hal Perda yang dibuat oleh mengandung rumusan yang diskriminatif dan berpotensi pada munculnya ketidak pastian hukum, setidaknya dapat menjadi gambaran akan adanya ancaman serius terhadap integritas hukum nasional. Perda yang dibuat oleh Kota Tangerang nomor 08 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran te;ah telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta asas-asas pembentukan Perundang-undangan dan khususnya tentang HAM dalam konteks Perempuan. Dalam hal ini penulis menggunakan Metode penulisan Normatif.. Dimana penulis dalam melakukan penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dalam pelaksanaannya di suatu negara terutama negara berkembang, terutama dalam kaitannya kali ini yakni mengenai masalah yuridis dimana Peraturan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang nasional seperti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Banyak Peraturan Daerah yang kontroversial dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal 28 E ayat (2), 28 G I ayat (2). Akibat dari pelaksanaan peraturan daerah yang semena-mena adalah munculnya pelanggaran hak asasi manusia yang pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap proses pembangunan suatu negara. Jadi dalam hal ini materi muatan Perda kurang memberi perlindungan hukum khususnya terhadap kaum perempuan sehingga nantinya menimbulkan kekurang harmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan yang sepintas bertujuan melindungi perempuan, pada kenyataannya, telah membatasi gerak langkah, mendiskriminasi, dan menjadikan perempuan sebagai kambing hitam �kemerosotan moral". Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga nasional lainnya perlu memainkan peran lebih efektif dalam menjaga konsistensi penerapan Konstitusi dan UU Nasional perdebatan tentang konstitusionalitas dan perda-perda ini ke ruang sekuler yang memungkinkan terciptanya ruang dialog berbasis pada kesepakatan-kesepakatan nasional sebagai bangsa. Tidak terseret ke ruang perdebatan finalitas keagamaan.

1.  UEU-Undergraduate-4418-COVER1_RESTY.pdf - 27 KB
2.  UEU-Undergraduate-4418-ABSTRAK1_RESTY.pdf - 10 KB
3.  UEU-Undergraduate-4418-DAFTAR ISI1_RESTY.pdf - 12 KB
4.  UEU-Undergraduate-4418-DAFTAR PUSTAKA1_RESTY.pdf - 14 KB
5.  UEU-Undergraduate-4418-KATA PENGANTAR1_RESTY.pdf - 13 KB
6.  UEU-Undergraduate-4418-LEMBAR PENGESAHAN1_RESTY.pdf - 22 KB
7.  UEU-Undergraduate-4418-LEMBAR PERNYATAAN1_RESTY.pdf - 22 KB
8.  UEU-Undergraduate-4418-LEMBAR PERSETUJUAN1_RESTY.pdf - 22 KB
9.  UEU-Undergraduate-4418-BAB 11_RESTY.pdf - 59 KB

• TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NO 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN ( Dalam Perspektif Hak-Hak Kaum Perempuan)