TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN JASA PERBAIKAN INSTALASI TELEPON ANTARA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG DIWAKILI OLEH PUSDIKLAT PEGAWAI DEPDIKNAS DENGAN PT. RIANI KEFASINDO

Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana di Pusdiklat Pegawai Depdiknas melakukan pengadaan pelelangan umum terhadap perbaikan jaringan instalasi telepon. Pelelangan umum tersebut menggunakan prinsip pasca kualifikasi, pelelangan tersebut diikuti oleh beberapa pelaku usaha penyedia jasa, diantaranya adalah PT. Riani Kefasindo. Setelah melewati tahapan dan pengevaluasian nilai penawaran yang masuk ditetapkan PT. Riani Kefasindo sebagai pemenang. Setelah ditetapkannya PT. Riani Kefasindo sebagai pemenang, maka dibuatlah perjanjian oleh pihak Pusdiklat Pegawai Depdiknas. Oleh karena itu, sebagai penulis skripsi ini memberi judul: �Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengadaan Jasa Perbaikan Instalasi Telepon Antara Departemen Pendidikan Nasional Yang Diwakili Oleh Pusdiklat Pegawai Depdiknas Dengan PT.Riani Kefasindo�. Dalam skripsi ini ada pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis yaitu siapakah yang berwenang mewakili masing � masing pihak dalam perjanjian tersebut, bagaimanakah prosedur pengadaan/jasa di lingkungan Pusdiklat Depdiknas dan apakah sudah sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah, dan bagaimana kedudukan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini, adalah menggunakan metode penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan sifat penelitian yang dipakai adalah Deskriptif Analitis, Deskriftif Analitis adalah penelitian yang bertujuan membuat atau memberikan gambaran tentang asas � asas hukum, kaedah hukum dan doktrin hukum positif yang berhubungan dengan hukum perjanjian khususnya pada perjanjian pengadaan. Dari skripsi ini penulis mengambil kesimpulan bahwa yang berwenang dalam menandatangani perjanjian tersebut adalah dari pihak pengguna jasa ialah pejabat pembuat komitmen dari Pusdiklat Depdiknas dan dari pihak penyedia jasa ialah direktur dari PT.Riani Kefasindo, dalam proses pelelangan umum tersebut sudah sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan prinsip pasca kualifikasi, dan dalam perjanjian pengadaan jasa perbaikan instalasi telepon ini antara hak dan kewajiban diantara para pihak tidak mencerminkan adanya asas kesimbangan dalam hal hak dan kewajiban, misalkan dalam suatu ketentuan memberikan denda/sanksi kepada pihak penyedia jasa bila terlambat dalam penyelesaian tetapi tidak memberikan hak kepada penyedia jasa bila pengguna yang melakukannya. Penulis memberikan saran perlu diperbaiki kembali dalam setiap perjanjian pengadaan oleh pemerintah dengan pengusaha lokal, hal ini untuk memberikan rasa keadilan yang nantinya akan tercipta bagi masing � masing pihak, terutama mengenai pemenuhan asas keseimbangan. Para pejabat yang menjadi panitia pengadaan diharapkan untuk memiliki wawasan atau pengetahuan tentang perjanjian selain sertifikasi pengadaan yang memang secara formil disyaratkan dalam Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah.

1.  UEU-Undergraduate-4430-cover1_Skripsi.pdf - 24 KB
2.  UEU-Undergraduate-4430-abstrak1_Skripsi.pdf - 40 KB
3.  UEU-Undergraduate-4430-daftarisi1_Skripsi.pdf - 14 KB
4.  UEU-Undergraduate-4430-daftarpustaka1_Skripsi.pdf - 52 KB
5.  UEU-Undergraduate-4430-katapengantar1_Skripsi.pdf - 10 KB
6.  UEU-Undergraduate-4430-lampiran1_Skripsi.pdf - 828 KB
7.  UEU-Undergraduate-4430-pengesahan1_Skripsi.pdf - 134 KB
8.  UEU-Undergraduate-4430-pernyataankeaslian1_Skripsi.pdf - 78 KB
9.  UEU-Undergraduate-4430-persetujuan1_Skripsi.pdf - 80 KB
10.  UEU-Undergraduate-4430-bab11_Skripsi.pdf - 42 KB

• TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN JASA PERBAIKAN INSTALASI TELEPON ANTARA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG DIWAKILI OLEH PUSDIKLAT PEGAWAI DEPDIKNAS DENGAN PT. RIANI KEFASINDO