CATATAN TERSISA DARI KEMELUT POLITIK DI DPR 2004 - 2009

Dalam Tatib disebutkan bahwa Rapat Paripurna ( RP ) adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR ( Pasal 76 Tatib ) . RP disini tidak dapat ditafsirkan secara sepihak bahwa cukup dipimpin oleh Pimpinan DPR sudah memenuhi kualifikasi yuridis bahwa RP tersebut dapat mengambil keputusan termasuk melakukan perubahan Tatib guna membentuk komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya. RP seyogianya korum, namun tidak imperative korum, namun kalau tidak korum, maka RP tersebut imperative tidak bisa mengambil suatu �keputusan� atas nama DPR. Korum dimaksud adalah dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota rapat ( yang menandatangani daftar hadir ) yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Apabila korum tidak terpenuhi dalam waktu yang ditentukan, maka RP ditunda oleh Pimpinan DPR Tatib DPR menurut saya adalah tergolong verordnung karena merupakan peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kewenangan delegasi dari UU No.12/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU Susduk ) . Salah satu kewenangan delegasi tersebut diantaranya disebutkan dalam Pasal 26 ayat ( 2 ) jo Pasal 102 UU Susduk bahwa tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundanganundangan dan kepentingan umum

1.  UEU-Journal-4659-A_IRMANPUTRA_SIDIN.pdf - 67 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• THE INFLUENCE OF FINANCIAL STATEMENT AND QUALITY OF AUDITOR AS AGAINST AUDITOR�S OPINION IN PUBLIC COMPANIES FOR AUDIT PERIOD YEAR 1 AUGUST 2010-31 JANUARY 2012 (STUDY OF LISTED COMPANIES UNDER LQ 45 OF BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• PENGARUH TINGKAT INFLASI, LIKUIDITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009 - 2012
• ANALISIS PERBANDINGAN KONSISTENSI METODE ALTMAN ZSCORE, METODE SPRINGATE SCORE, DAN ZMIJEWSKI SCORE SEBAGAI ALAT PERAMALAN KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 � 2011
• PENGARUH PROFITABILITAS, GROSS REVENUE DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN Pada Perusahaan Real Estate and Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7