UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK KETIGA TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA SUATU PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM SIDANG PRAPERADILAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NO. 152 PK/PID/2010)

Praperadilan merupakan lembaga pengawasan horizontal terhadap para penegak hukum di Indonesia. Tindakan penegak hukum dalam hal penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan, harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981tentang KUHAP. Setiap tindakan penegak hukum khusus nya Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan dengan kewenangannya masing-masing pada saat menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang. Ketentuan Praperadilan yang ada pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 77 mengatur dengan tegas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan perkara penangkapan, penahanan, ketetapan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan yang tidak sah menurut hukum. Yang menjadi pokok permsalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penerbitan SKPP oleh Penuntut Umum? dan bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan tidak menerima upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 152 PK/Pid/2010?. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitif. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam amar putusan Hakim Mahkamah Agung menyatakan tidak menerima upaya hukum luar biasa yang diajukan Penuntut Umum dengan pertimbangan hukumnya bahwa, Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 263 ayat 1 mengatur tentang siapa yang berhak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terpidana atau ahli warisnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Penuntut Umum merupakan pihak yang dikecualikan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan dan Pasal 83 ayat 1 jo. ayat 2 KUHAP pemeriksaan tentang Ketetapan Penghentian Penuntutan dapat dimintakan putusan akhir hanya sampai pada ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Terhadap kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran yaitu untuk mencegah kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum seyogyanya aparat penegak hukum terutama hakim wajib menggali guna menemukan hukum dan mengikuti serta memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mengintegrasikan diri dalam masyarakat untuk benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayom. Kemudian mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan praperadilan perlu diberikan sandaran yang jelas dan legitimasi yuridis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah sebaiknya perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan, tidak perlu Jaksa Agung menggunakan kewenangannya untuk mengesampingkan perkara atau deponering.

1.  UEU-Undergraduate-4912-ABSTRAK1_pdfharisjadi.pdf - 89 KB
2.  UEU-Undergraduate-4912-COVER1_pdfharisjadi.pdf - 150 KB
3.  UEU-Undergraduate-4912-DAFTARISI1_pdfharisjadi.pdf - 149 KB
4.  UEU-Undergraduate-4912-KATAPENGANTAR1_pdfharisjadi.pdf - 240 KB
5.  UEU-Undergraduate-4912-KATAPENGANTAR1_pdfharisjadi.pdf - 240 KB
6.  UEU-Undergraduate-4912-LEMBARPERSETUJUAN1_pdfharisjadi.pdf - 150 KB
7.  UEU-Undergraduate-4912-MOTTO1_pdfharisjadi.pdf - 86 KB
8.  UEU-Undergraduate-4912-SURATPERNYATAAN1_pdfharisjadi.pdf - 150 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010