TINJAUAN YURIDIS PP NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PP NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE

Anggota legislatif, khususnya Anggota DPRD mendapatkan hak protokoler dan keuangan yang diatur dalam Pasal 101 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2003 dan diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007. Dalam PP Nomor 37 Tahun 2006 terdapat ketentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional kepada Pimpinan DPRD. Kemudian, keluar PP Nomor 21 Tahun 2007 yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat satu bulan sebelum masa baktinya berakhir (periode 2004-2009). Adapun yang menjadi permasalahan adalah mengenai bagaimana hubungan antara kewajiban pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dikaitkan dengan asas-asas good governance dan apa konsekuensi hukum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang tidak mengembalikan Dana Operasional. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Hasil analisis penulis bahwa pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional telah mencederai upaya Pemerintah dalam mewujudkan good governance dan menyimpang dari asas-asas umum penyelenggaraan negara. Dengan adanya kewajiban pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, hal tersebut telah mencerminkan kembali upaya Pemerintah untuk mewujudkan good governance sebagaimana digariskan dalam asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, seperti asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, serta asas efisiensi dan asas efektivitas. Namun, apabila terdapat Pimpinan maupun Anggota DPRD yang tidak mengembalikan dana tersebut, maka dapat dikenai ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun saran yang penulis dapat berikan adalah seyogianya Pimpinan dan Anggota DPRD mengedepankan hati nurani untuk mengembalikan dana yang telah diterima, karena dana tersebut diberikan di tengah kondisi masyarakat umumnya yang dalam kondisi serba kesusahan. Mereka dituntut memiliki simpati, dan terlebih empati pada penderitaan masyarakat yang merupakan konstituen yang aspirasinya justru harus mereka perjuangkan.

1.  UEU-Undergraduate-497-COVER.pdf - 37 KB
2.  UEU-Undergraduate-497-LEMBAR_PERNYATAAN.pdf - 36 KB
3.  UEU-Undergraduate-497-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 43 KB
4.  UEU-Undergraduate-497-KATA_PENGANTAR.pdf - 14 KB
5.  UEU-Undergraduate-497-ABSTRAK.pdf - 11 KB
6.  UEU-Undergraduate-497-DAFTAR_ISI.pdf - 14 KB
7.  UEU-Undergraduate-497-BAB_I.pdf - 57 KB
8.  UEU-Undergraduate-497-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 21 KB
9.  UEU-Undergraduate-497-LAMPIRAN.pdf - 203 KB

• TINJAUAN YURIDIS PP NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PP NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE