ANALISIS PERJANJIAN DAN KEGIATAN USAHA YANG DILARANG MENURUT UU NO 5 TAHUN 1999 STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NO.02/KPPU-I/2013

Walaupun pembuatan perjanjian dijamin oleh asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan telah memenuhi asas sukarela menurut pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian usaha tertentu masih dapat dilarang. Menurut pasal 1337 KUHPerdata, perjanjian usaha yang bertentangan dengan undang-undang merupakan perjanjian yang dilarang. Apa yang disebutkan oleh pasal 1337 KUHPerdata itu terlihat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping mengatur tentang perjanjian usaha yang dilarang, UU No.5 tahun 1999 juga mengatur tentang kegiatan usaha yang dilarang. Pasal 3 UU No.5 Tahun 1999 menyebutkan tujuan pelarangannya adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut didukung oleh teori ekonomi yang menyatakan bahwa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menghambat pasar menuju alokasi sumber daya yang efisien. Efisiensi pasar penting karena semakin efisien pasar, maka semakin sejahtera rakyat karena semakin banyak barang dan jasa yang dapat dinikmati dengan harga yang semakin murah. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaaan dan membuat putusan atas pelanggaran UU No.5 tahun 1999. KPPU telah menggunakan wewenangnya untuk memeriksa dugaan pelanggaran oleh Terlapor, PT Pelindo II didalam menjalankan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan Teluk Bayur. Dalam putusannya No.02/KPPU-I/2013, majelis KPPU menyatakan PT Pelindo II Teluk Bayur telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut adalah membuat perjanjian penyewaan lahan pelabuhan yang dilarang menurut pasal 15 ayat (2) dan kegiatan usaha bongkar muat yang dilarang menurut pasal 19 huruf (a) dan (b). Dari analisa yuridis normatif terhadap putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa, unsur perjanjian penyewaan lahan yang telah melanggar pasal 15 ayat (2) adalah; adanya persyaratan yang mewajibkan pihak penyewa untuk menggunakan jasa bongkar muat milik Terlapor. Sedangkan, unsur kegiatan yang menyebabkan kegiatan usaha Terlapor melanggar pasal 19 huruf a dan b adalah; penggunaan posisi dominan Terlapor sebagai otoritas lahan pelabuhan untuk meningkatkan pangsa pasar melalui perjanjian penyewaan lahan bersyarat tersebut dan mengenakan supervision fee kepada konsumen yang tidak mengikuti persyaratan tersebut.Tindakan Terlapor menyebabkan penyewa tidak memiliki pilihan jasa bongkar muat yang lain dan menghambat kompetisi sehat dari pesaing Terlapor. Adanya alternatif dengan membayar supervision fee menghambat konsumen untuk menggunakan perusahaan bongkar muat yang lain. Untuk pasal bersifat Rule of Reason, seperti pasal 19, penelitian ini menyarankan perlunya analisa dampak ekonomi yang mendalam untuk menilai efek efisiensi ekonomi dari tindakan Terlapor. Tujuannya untuk mencegah dilarangnya tindakan pelaku usaha dalam kondisi tertentu yang sebenarnya justru meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Putusan pelanggaran tidak tepat jika tindakan perusahaan ternyata meningkatkan efisiensi perekonomian dalam skala nasional. Jika efisiensi hanya meningkat secara internal, dan tidak meningkat secara nasional, maka tindakan perusahaan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran

1.  UEU-Undergraduate-5221-cover.pdf - 48 KB
2.  UEU-Undergraduate-5221-pengesahan.pdf - 3495 KB
3.  UEU-Undergraduate-5221-pernyataan.pdf - 2553 KB
4.  UEU-Undergraduate-5221-kata pengantar.pdf - 49 KB
5.  UEU-Undergraduate-5221-daftar isi.pdf - 12 KB
6.  UEU-Undergraduate-5221-daftar lampiran.pdf - 21 KB
7.  UEU-Undergraduate-5221-abstrak.pdf - 49 KB
8.  UEU-Undergraduate-5221-daftar pustaka.pdf - 310 KB
9.  UEU-Undergraduate-5221-Putusan_02-KPPU-I-2013-04122013.pdf - 599 KB
10.  UEU-Undergraduate-5221-UU_NO_5_1999-KPPU.PDF - 81 KB
11.  UEU-Undergraduate-5221-BAB1.pdf - 310 KB
12.  UEU-Undergraduate-5221-PERSETUJUAN.pdf - 214 KB