TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI KREDITUR TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT DALAM PENAGIHAN KARTU KREDIT ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3192 K/PDT/2012)

Bank menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana (giro, tabungan, dan deposito). Berdasarkan pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namum dalam beberapa kejadian banyak perbankan yang melakuan penagihan kredit yang salah maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang tanggung jawab bank sebagai kreditur terhadap nasabah kartu kredit dalam dalam penagihan kartu kredit (studi kasus : putusan mahkamah agung dengan perkara nomor 3192 K/Pdt/2012) persisnya mengenai (1) Bagaimana mekanisme penagihan Bank bagi debitur yang menunggak tagihan berdasarkan undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012. (2) Bagaimana tanggung jawab hukum perbankan sebagai kreditur terhadap nasabah kartu kredit dalam penagihan kartu kredit. Adapun penulis dalam mengkaji penulisan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank dalam melakukan penagihan kredit seharusnya menggunakan peraturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP/2012 mengatur lebih lanjut pokok-pokok pengaturan dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Tanggung jawab perbankan dalam penagihan kartu kredit Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP/2012 antara lain: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ atau perusahaan penyedia jasa secara berkala, melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera dan efektif atas permasalahan yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi.

1.  UEU-Undergraduate-5373-1. COVER.pdf - 25 KB
2.  UEU-Undergraduate-5373-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 94 KB
3.  UEU-Undergraduate-5373-3. LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 571 KB
4.  UEU-Undergraduate-5373-4. LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 704 KB
5.  UEU-Undergraduate-5373-6. ABSTRAK.pdf - 11 KB
6.  UEU-Undergraduate-5373-5. KATA PENGANTAR.pdf - 20 KB
7.  UEU-Undergraduate-5373-7. DAFTAR ISI.pdf - 36 KB
8.  UEU-Undergraduate-5373-13. DAFTAR PUSTAKA.pdf - 37 KB
9.  UEU-Undergraduate-5373-LAMPIRAN.pdf - 457 KB