UPAYA PENCEGAHAN DISHARMONISASI ANTAR PERATURAN DAERAH DI PROPINSI JAWA TIMUR

Perda merupakan manifestasi kebijakan pemda dalam menjalankan proses pembangunan di daerah. Perda merupakan salah satu parameter yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan otoda dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perda merupakan instrumen sekaligus pedoman yuridis bagi pemda dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disharmonisasi, secara umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai negatif. Berkaitan dengan disharmonisasi peraturan perundang-undangan (PUU), yang tentunya dalam penelitian ini berupa disharmonisasi perda. Jawa Timur yang memiliki 29 Kabupaten dan 8 Kota merupakan provinsi dengan jumlah perda bermasalah yang terbesar dan kecenderungan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Disharmonisasi peraturan daerah di Jawa Timur, terlihat dari adanya produk hukum di tingkat propinsi yang tidak diaplikasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan pemerintah tingkat II beranggapan mereka mempunyai kekuasaan wilayah tersendiri, sehingga ada kesan egosentri terkait pelaksanaan dan pembuatan raperda. Untuk itu, proses pembuatan raperda tentang perda ini, diharapkan akan melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat. sehingga harmonisasi bisa berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul Upaya Pencegahan Disharmonisasi Antar Peraturan Daerah di Propinsi Jawa Timur. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, �Bagaimana upaya pencegahan disharmonisasi antar perda di Provinsi Jawa Timur?� Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi penerapan konsep dan asas-asas hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan untuk membuat sebuah perda.