PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1978/PID.B/2012/PN. TNG JO. NOMOR : 55/PID/2013/PT. BTN)

Dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peranan penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Namun masih terdapat tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan terutama dalam hal pemeriksaan tersangka, dan itu bukanlah sebagai suatu kejadian yang jarang ditemukan. Bahkan, sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap wajar oleh pejabat penyidik. Mengingat bukan kali ini saja kasus serupa terjadi, berulangnya kasus-kasus yang sama membuktikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat mengubah cara pandang dan cara berfikir anggota Polri yang sering melakukan kekerasan terutama dalam pemeriksaan tersangka, kekerasan sering kali dilakukan sebagai upaya terakhir dalam memperoleh keterangan dari tersangka tindak pidana. Seperti halnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Anggota Reskrim Polsek Cisauk terhadap tersangka tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor, sesuai dengan PUTUSAN Nomor: 55/PID/2013/PT.BTN terdapat kekerasan fisik oleh penyidik terhadap tersangka didalam pemeriksaan untuk mendapatkan suatu pengakuan atas kejahatan tertentu yang telah dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini penulisan menggunakan metode penelitian normatif dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan (normative research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder, lalu kegiatan yang dilakukan adalah dengan membaca, dan membuat rangkuman dari buku acuan. Untuk itu diharapkan sanksi pidana yang dijatuhkan merupakan sanksi maksimal, sehingga dapat membuat jera anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, dan membuat anggota Polri lainnya untuk mengintropeksi diri serta mengevaluasi diri agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sehingga diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.  UEU-Undergraduate-5609-COVER DAN HALAMAN JUDUL.pdf - 21 KB
2.  UEU-Undergraduate-5609-ABSTRAK.pdf - 49 KB
3.  UEU-Undergraduate-5609-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 100 KB
4.  UEU-Undergraduate-5609-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 53 KB
5.  UEU-Undergraduate-5609-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 112 KB
6.  UEU-Undergraduate-5609-DAFTAR ISI.pdf - 48 KB
7.  UEU-Undergraduate-5609-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 9 KB
8.  UEU-Undergraduate-5609-KATA PENGANTAR.pdf - 53 KB
9.  UEU-Undergraduate-5609-SURAT PENETAPAN.pdf - 192 KB